Oleh : Hana Monita Sari ( Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang)
Ketika membahas kehidupan politik yang sedang berlangsung di Indonesia, ada hal yang menarik untuk disimak. Karena Indonesia secara historis memiliki kehidupan politik yang sangat rumit, hal ini disebabkan karena negara ini telah mengalami dan menghadapi banyak periode politik kelam yang berbeda.
Dimulai pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu rezim lama, melalui periode reformasi tahun 1998, dan digantikan oleh periode restrukturisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem politik Indonesia pun juga ikut mengalami perubahan. didalam masa transisi tersebut yang pada dahulunya sistem perpolitikan Indonesia lebih mengarah ke otoritarian, namun sekarang sistem perpolitikan Indonesia masuk kearah demokrasi.
Pada masa transisi tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan pada tatanan perpolitikan yang sangat fundamental. Namun pada dasarnya tatanan kehidupan politik yang demokrasi tersebut pada saat ini tidak mencerminkan mengenai asas maupun nilai yang terkandung di dalam tatanan perpolitikan yang demokrasi.
Dalam dinamika demokrasi yang kita alami pasca reformasi selama ini, berbagai kegaduhan demi kegaduhan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ruang publik tampaknya dipenuhi dengan kebingungan dalam mencari konsensus di antara kedua belah pihak. Berbagai pendapat pun berbenturan di ruang publik dan di media massa dengan mengatas namakan suara publik. Padahal, jika dicermati lebih dekat, pendapat ini adalah suara kepentingan diri sendiri yang dimanipulasi oleh kekuatan kapital untuk menjadi suara palsu massa. Namun, kekacauan dalam kerangka sistem demokrasi tidak dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Penghapusan kegaduhan di dunia demokrasi hanyalah bagian dari pendestruksian demokrasi. Kita dapat melihat kilas balik pada masa rezim Suharto di Indonesia, yang mana pada masa itu menunjukkan bagaimana pengilangan kegaduhan di sektor publik merupakan manifestasi dari kediktatoran. Demokrasi juga tampak seperti omong kosong, di mana suara publik yang menentangnya dibungkam atas nama kekuasaan yang tak terkendali.
Artinya kegaduhan di ruang publik untuk mencari sebuah keputusan yang melindungi kehidupan masyarakat itu perlu. Terutama dalam perjuangan politik dari berbagai garis masyarakat untuk mencapai transformasi perbaikan atau untuk kepentingan masyarakat tersebut secara luas.
Kita mungkin sering mencerca para politiksi yang terlibat berbagai kasus-kasus penyelewengan nan merugikan rakyat yang kita saksikan di berbagai media dengan melontarkan kata bahwa para politiksi tersebut tak memiliki etika. Ledakan aksi dan penyebaran informasi di media tentang kemerosotan spiritual para wakil rakyat kita juga telah kehilangan kepercayaan publik terhadap politik. Padahal politik adalah cara untuk merubah sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin dan begitupula sebaliknya, juga dapat merubah sesuatu yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin.
Tetapi mengapa sebagian besar politisi ini tidak etis? Sedangkan etika politik di Indonesia didasarkan pada asas legitimasi yang dituangkan dalam TAP MPR No IV 2001 yang mana berisikan tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka realitas yang terjadi saat ini dalam kehidupan politik secara umum, justru banyak dari para elit politik yang kemudian tidak menyadari atau bahkan menyadari bahwa, sikap atau etika dalam berpolitiknya sebenarnya bertentangan dengan norma dan etika politik, baik dipandang secara normatif maupun dipandang secara regulasi atau aturan.
Hal ini dapat terlihat ketika para elit politik yang berkuasa pada saat ini lebih mudah untuk menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Mereka pun tidak lagi melihat maupun mengindahkan nilai etika maupun moralitas didalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan tersendiri terhadap dunia perpolitikan di Indonesia sekaligus menjadi kekhawatiran untuk bangsa.
