Batam, batamtv.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai landasan hukum untuk mewujudkan keadilan fiskal dan memperkuat pengelolaan potensi kemaritiman.
Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan DPD RI di Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/7/2026).
Amsakar didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, serta Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, bersama jajaran OPD menyambut langsung rombongan Pansus.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar menyampaikan sejumlah aspirasi penting bagi daerah kepulauan, mulai dari keadilan fiskal, pengurangan kesenjangan pembangunan, peningkatan aksesibilitas antarpulau, hingga penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau terluar.
“Formula anggaran saat ini belum sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan. Kami berharap luas laut dan kompleksitas pengelolaannya dapat menjadi pertimbangan utama agar disparitas dapat diperkecil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antara pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah penyangga di Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu, Amsakar menekankan perlunya regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan, pengelolaan reklamasi berkelanjutan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Menurutnya, sinkronisasi regulasi juga menjadi hal penting agar RUU Daerah Kepulauan tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah berlaku di Batam, seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dalam kesempatan itu, Amsakar turut memaparkan kondisi geografis Batam yang terdiri dari sekitar 454 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, di mana 66 persen wilayahnya merupakan lautan.
Ia juga menyampaikan capaian investasi Batam yang menunjukkan tren positif, dengan realisasi mencapai Rp69,3 triliun atau melampaui target yang ditetapkan.
Amsakar berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan agar menjadi payung hukum yang kuat dalam memperkuat kewenangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : sonia nurulaini
