Tanjungpinang,batamtv.com, – Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan, dalam upaya membangkitkan ekonomi di Kota Tanjungpinang dibutuhkan kebiijakan ekonomi daerah kepulauan.
Penegasan Walikota Lis tersebut saat mengahdiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Bangkitkan Perekonomian Tanjungpinang”.
Kegiatan FGD ini diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Kepri bersama PWI Tanjungpinang di Hotel Pelangi, Sabtu (20/12/2025).
Dalam pemaparannya, Lis menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 berada di angka 3,7 persen.
Dan memasuki tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren perlambatan, yakni 2,9 persen pada triwulan I, 2,7 persen pada triwulan II, serta kembali menurun menjadi 2,55 persen pada triwulan III.
Kondisi tersebut, menurut Lis, perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Lis juga menyoroti tingkat pengangguran Kota Tanjungpinang tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,5 persen.
Ia menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak terlepas dari struktur ekonomi daerah yang bukan merupakan kawasan industri maupun penghasil sumber daya alam.
“Tanjungpinang adalah kota jasa dan perdagangan. Secara kebijakan nasional, pemerintah pusat juga telah mengarahkan Tanjungpinang sebagai kota pariwisata. Karena itu, pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan karakter tersebut,” ujar Lis.
Ia menambahkan bahwa pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara terintegrasi dengan sektor pendukung, seperti transportasi, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Hal ini, agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Lis juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi sebagai faktor utama dalam menarik minat investasi ke daerah.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi. Kemudahan juga perizinan, serta perlindungan hukum yang jelas,” paparnya.
Lebih lanjut, Lis menyampaikan bahwa sebelumnya ia telah menyuarakan aspirasi daerah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan. Karena menurutnya, RUU tersebut sangat penting untuk mewujudkan keadilan fiskal, kemudahan pembangunan. Serta juga penguatan kewenangan bagi daerah kepulauan seperti Tanjungpinang.
“RUU Kepulauan menjadi harapan besar bagi daerah-daerah kepulauan agar kebijakan nasional lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang kami hadapi,” tegasnya.
Seraya Walikota berharap dari FGD ini terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Tentunya dalam merumuskan strategi kebangkitan ekonomi yang realistis dan berkelanjutan, sejalan dengan karakter Tanjungpinang sebagai kota jasa, perdagangan, dan pariwisata.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Reporter : Dwi Susilo
