Jakarta, batamtv.com – Pemerintah mempercepat penanganan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah guna meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran transportasi nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Komisi V DPR RI dengan meninjau sejumlah titik prioritas, salah satunya di Kota Cimahi, Jawa Barat.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang di jalan nasional yang membutuhkan penanganan, dengan estimasi anggaran mencapai Rp30,16 triliun.
Penanganan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap hingga 2044. Untuk tahap awal periode 2025–2029, sebanyak 39 titik akan dikerjakan melalui skema pendanaan pinjaman luar negeri.
Di Provinsi Jawa Barat, terdapat 42 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian, terdiri dari 14 titik di jalan nasional dan 28 titik di jalan provinsi. Tiga di antaranya akan segera ditangani, yakni di Rajapolah (Kabupaten Tasikmalaya), Bulak Kapal (Kota Bekasi), dan Slamet Riyadi (Kota Cirebon).
“Untuk Green Book 2026, salah satu proyek prioritas di Jawa Barat adalah pembangunan Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 miliar,” ujar Triono.
Selain itu, pembangunan Flyover Bulak Kapal di Bekasi juga diusulkan melalui skema pendanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden guna mempercepat realisasi proyek.
Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, menambahkan bahwa pemerintah memprioritaskan penanganan di jalur dengan frekuensi perjalanan kereta yang tinggi.
Di Kota Cimahi, saat ini tengah dibangun flyover dan jembatan penyeberangan orang (JPO) Pusdikpom dengan nilai kontrak Rp79,19 miliar melalui skema kontrak tahun jamak.
“Pembangunan ini mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal di jalur Padalarang–Bandung,” kata Jumardi.
Ia menjelaskan, pembangunan flyover dan underpass menjadi solusi jangka panjang untuk menghilangkan perlintasan sebidang, sementara langkah jangka pendek dilakukan dengan memperkuat pengamanan di titik rawan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat tanpa terhambat persoalan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto di Kota Cimahi perlu segera direalisasikan karena menjadi kebutuhan mendesak.
“Jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan, pemerintah pusat harus memberikan dukungan penuh agar proyek segera terlaksana,” ujarnya.
Komisi V DPR RI juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dukungan anggaran pembangunan infrastruktur perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya mewujudkan target zero accident nasional.
Sumber : infopublik
