TANJUNGPINANG, batamtv.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Kajati Kepri Rudi Margono menyaksikan penandatanganan yang dilaksanakan secara virtual dari Kejari, Kecabjari, dan Kantor Camat dari 5 Kabupaten se-Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, Selasa (24/10).
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan pengejawantahan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Membangun Kesadaran Hukum dari Desa melalui Program Jaga Desa.
Seluruh Kepala Desa dan perangkatnya di Provinsi Kepri kini memiliki wadah melakukan konsultasi hukum dalam memanfaatkan dana desa. Hal tersebut dipastikan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dengan Kejaksaan Negeri se-Kepri tentang Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Poin penting dari nota kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum bagi seluruh perangkat desa di seluruh Provinsi Kepri dalam hal pengelolaan keuangan desa. Yaitu dengan melakukan pengawalan, asistensi, penyuluhan dan penerangan hukum kepada perangkat desa, serta secara berkala melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan bahwa program Jaga Desa adalah salah satu upaya untuk mewujudkan salah satu nawacita presiden yaitu membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat posisi daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
“Desa yang kuat dan tangguh akan melahirkan kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara yang kokoh kuat dan tangguh pula” ucapnya.
Gubernur Ansar juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada jajaran Kejati Kepri yang mengimplementasikan program Jaga Desa. Ia mengajak seluruh perangkat desa untuk memanfaatkan program ini untuk memastikan pengembangan potensi-potensi di desa dengan kepastian hukum yang baik.
“Kepada perangkat desa untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan kejaksaan terdekat sebagai sahabat. Semua persoalan pembinaan hukum bisa bermanfaat maksimal bagi perangkat desa melalui program yang telah disusun dan ditetapkan di desa” imbuh Gubernur Ansar.
Editor : Oktarian
Reporter : Abdi Perdana
