read news – Hasan Pimpin Rapat Pengentasan Kemiskinan di Tanjungpinang

0
Penjabat Wali kota Tanjungpinang, Hasan,S.Sos (kanan) menggelar rapat terbatas bersama BPS Kota Tanjungpinang dan beberapa Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (25/10). (Foto : abdi perdana - batamtv.com)
Penjabat Wali kota Tanjungpinang, Hasan,S.Sos (kanan) menggelar rapat terbatas bersama BPS Kota Tanjungpinang dan beberapa Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (25/10). (Foto : abdi perdana - batamtv.com)

TANJUNGPINANG, batamtv.com – Penjabat Wali kota Tanjungpinang, Hasan,S.Sos menggelar rapat terbatas bersama BPS Kota Tanjungpinang dan beberapa Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (25/10).

Hasan menyampaikan bahwa Pemko tidak boleh berpuas diri atas turunnya angka kemiskinan. Hasan menjelaskan, pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama dalam kepemimpinannya. Untuk itu berbagai program dan inovasi harus segera dilaksanakan tepat sasaran.

“Saya menginstruksikan kepada setiap OPD agar dapat menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran dalam membantu masyakarat, sehingga kemandirian ekonomi dapat terbangun dan angka kemiskinan ini dapat ditekan lebih rendah lagi,” tutur Hasan.

Hasan menjelaskan program pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang saat ini merupakan salah satu fokus yang sedang menjadi atensi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Hasan menambahkan bahwa Pemko Tanjungpinang juga harus optimal dalam mensinkronkan program dengan program yang telah ada dari Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan dari Kementrian Sosial dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.

Kota Tanjungpinang diketahui sebelumnya mendapat bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.17,5 Milyar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. DID ini merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Pemko Tanjungpinang atas kesuksesan mengendalikan inflasi. Pj Wako Hasan menjelaskan bahwa dana DID ini akan segera dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan.

“Kita akan mengadakan program bedah rumah kepada masyarakat dalam kategori tidak mampu menggunakan dana insentif daerah, semoga program ini juga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat”, harap Hasan.

Diakhir rapat, Hasan meminta kepada setiap OPD agar dapat memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu 0 % kemiskinan ekstrem di tahun 2024. “Semoga kita dapat benar-benar fokus dalam masalah kemiskinan ini, terus lakukan pendataan dan segera laksanakan program yang berdampak langsung ke ekonomi masyarakat,” tutupnya.

Editor : Oktarian
Reporter : Abdi Perdana