Tampil di Metro TV, Gubernur Ansar Paparkan Strategi Penguatan KPBPB Bintan dan Karimun sebagai Daya Tarik Investasi Nasional

0
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad tampil sebagai narasumber dalam program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Jumat (24/4/2026). (foto : dwi susilo-batamtv.com)

Jakarta, batamtv.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan strategi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan dan Karimun dalam program Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Jumat (24/4/2026).

Dalam dialog bertema pengembangan kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan, Ansar menjelaskan langkah pemerintah daerah dalam memperkuat daya tarik investasi melalui peningkatan iklim usaha, pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi posisi strategis Kepulauan Riau di jalur perdagangan internasional.

Menurutnya, KPBPB Bintan dan Karimun dikembangkan sebagai kawasan yang mendukung kegiatan usaha dengan berbagai kemudahan, termasuk insentif fiskal, percepatan perizinan, serta dukungan sarana pendukung investasi.

Ia menambahkan, keunggulan wilayah Kepulauan Riau juga didukung letak geografis di Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.

Dalam pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, pemerintah daerah mendorong integrasi wilayah tersebut sebagai pusat logistik internasional guna meningkatkan arus barang, mobilitas penumpang, serta kunjungan wisata.

Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi investasi di kawasan tersebut menunjukkan tren peningkatan dengan nilai mencapai 4,67 miliar dolar AS atau sekitar Rp78,38 triliun.

Ansar menyebut capaian tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang terus tumbuh terhadap Kepulauan Riau, meskipun potensi pengembangan masih terbuka luas.

Penguatan kawasan ini juga didukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, badan pengusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, pembangunan KPBPB tidak hanya ditujukan bagi kepentingan daerah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional dan global.