Jakarta, batamtv.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang dihasilkan Meta AI, terutama terkait isu pembatasan konten demonstrasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa informasi yang dihasilkan kecerdasan artifisial (AI) tidak dapat langsung dianggap sebagai pernyataan resmi pemerintah maupun perusahaan penyedia teknologi.
Ia mengatakan, Kemkomdigi telah meminta klarifikasi kepada Meta dan menggelar pertemuan terbatas untuk membahas pengembangan Meta AI, termasuk mekanisme sistem tersebut dalam menghasilkan jawaban kepada pengguna.
“Artinya bahwa Meta AI di sini bukanlah juru bicara dari Meta,” ujar Mediodecci dalam wawancara di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurut Mediodecci, Meta menjelaskan bahwa teknologinya masih dalam tahap uji coba dan mempelajari pola serta informasi dari data yang tersedia secara terbuka. Dalam proses tersebut, AI berpotensi menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak aktual atau tidak akurat. Kondisi ini dikenal sebagai halusinasi AI.
Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan prinsip trust but verify, yakni memanfaatkan AI sebagai alat bantu memperoleh informasi awal, tetapi tetap memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi dan membandingkannya dengan informasi lain yang tepercaya.
“Makanya kami ingin mengimbau juga kepada masyarakat, kita perlu menerapkan prinsip trust but verify. Artinya, teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi awal, namun informasi yang dihasilkan tetap perlu diperiksa dan dibandingkan dengan sumber resmi,” katanya.
Mediodecci menegaskan bahwa Kemkomdigi tidak pernah meminta penurunan atau pembatasan konten karhutla di media sosial. Sebaliknya, informasi yang dibagikan masyarakat mengenai kebakaran dinilai penting untuk mendukung penanganan di lapangan. Pemerintah juga memanfaatkan kanal media sosial resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla.
Sementara itu, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk membuat agen yang menghasilkan dan mengunggah konten secara otomatis berdasarkan instruksi tertentu. Agen tersebut dapat diarahkan menggunakan gaya bahasa atau persona tertentu, termasuk menghasilkan unggahan yang mendukung maupun menentang pemerintah.
Namun, menurut Alfons, kemampuan teknis tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu akun benar-benar dikendalikan oleh AI atau pihak tertentu.
“AI itu salah aja pede, apalagi benar,” ujarnya, mengingatkan bahwa sistem AI dapat menyampaikan informasi dengan penuh keyakinan meskipun mengandung kekeliruan.
Alfons menilai masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai informasi digital dan tidak menjadikan bahasa yang rapi atau jawaban yang terdengar meyakinkan sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran. Ia juga mendorong platform media sosial meningkatkan transparansi, termasuk melalui penanda pada konten berbasis AI.
Di sisi lain, Mediodecci menyampaikan bahwa Kemkomdigi tengah mendorong penguatan regulasi terkait etika AI dan meninjau ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas di ruang digital.
Kemkomdigi menilai pemanfaatan AI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi penggunaannya tetap perlu disertai pemahaman terhadap risiko dan kebiasaan memverifikasi informasi, terutama terkait isu publik seperti demonstrasi dan penanganan karhutla.
Melalui peningkatan literasi digital dan transparansi platform, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi AI secara bijak sekaligus menjaga sikap kritis terhadap informasi yang beredar.
Sumber : InfoPublik
