Tanjungpinang, batamtv.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Raja Khalid Hitam, Senin (30/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, serta dihadiri anggota dewan dan undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Ansar menegaskan LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen tersebut memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan sepanjang 2025, mencakup urusan wajib, pilihan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan penyusunan laporan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk perubahan RKPD dan APBD 2025, guna menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan.
Dari sisi kinerja, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat mayoritas indikator berada pada kategori sangat tinggi. Dari 458 indikator yang diukur, sebanyak 436 indikator atau 95,20 persen masuk kategori tersebut, sementara sebagian lainnya berada pada kategori tinggi, sedang, dan rendah.
Ansar menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD serta dukungan perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Pada aspek keuangan, realisasi APBD 2025 tercatat sebesar Rp3,729 triliun atau 95,39 persen dari target Rp3,910 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp3,733 triliun atau 94,94 persen dari pagu yang ditetapkan.
Untuk komponen pembiayaan, penerimaan terealisasi sebesar Rp27,291 miliar atau melampaui target, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,291 miliar.
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, Pemprov Kepri menjalankan empat urusan, yakni pertanian, kepemudaan dan olahraga, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta transmigrasi, dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 92,46 persen.
Mengakhiri penyampaiannya, Ansar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kepri atas dukungan yang telah diberikan, serta berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
