
Tanjungpinang, batamtv.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk mempertahankan capaian laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Hal tersebut disampaikan dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna di DPRD Kepri, Dompak, Rabu (1/7/2026).
Misni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kepri atas berbagai masukan konstruktif yang diberikan terhadap kondisi keuangan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian, dukungan, serta berbagai masukan yang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh pandangan fraksi akan dijawab secara menyeluruh melalui matriks jawaban pemerintah sesuai substansi yang telah disampaikan.
Terkait capaian opini WTP yang telah diraih 16 kali berturut-turut, Misni menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama, dan akan terus kami pertahankan melalui kolaborasi dengan seluruh pihak,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kepri juga akan terus melakukan langkah strategis untuk meningkatkan PAD, di antaranya melalui optimalisasi pengelolaan aset, penguatan kebijakan daerah, serta peningkatan kinerja BUMD.
Selain itu, peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi fokus utama guna mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel,” tegasnya.
Pemprov Kepri juga tetap memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui penganggaran yang tepat sasaran.
Misni menambahkan, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilakukan sesuai ketentuan dan diarahkan untuk mendukung program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Bahtiar, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Forkopimda Provinsi Kepri.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo









































