Jakarta, batamtv.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tim penanganan darurat dan menyiapkan satu unit helikopter untuk mendukung penanganan dampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga dijadwalkan menuju wilayah terdampak untuk memantau penanganan bencana.
Gempa terjadi pada pukul 04.58.24 WIB dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Sulawesi Selatan dan sempat memicu peringatan dini tsunami.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pengerahan tim dilakukan untuk mempercepat kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Sebagai langkah percepatan penanganan, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan,” kata Berton dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
BNPB juga menyiapkan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan. Dukungan udara tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah.
Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data hingga pukul 08.00 WIB, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. Korban meninggal merupakan warga Kabupaten Sikka, sementara korban luka tercatat di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.
BNPB sebelumnya menerima laporan awal mengenai dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia.
BNPB menyampaikan permohonan maaf atas ketidakakuratan pada laporan awal dan memastikan pendataan korban serta dampak bencana masih terus dilakukan bersama BPBD dan unsur terkait.
Sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo juga dilaporkan melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami. Sementara di Kota Bima, satu kepala keluarga atau enam jiwa tercatat terdampak.
Dampak kerusakan sementara meliputi dua unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dua unit rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak. Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi.
Guncangan gempa dilaporkan dirasakan di Kabupaten Nagekeo, Sikka, dan Manggarai Barat di NTT; Kota Bima dan Kabupaten Bima di NTB; serta Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros di Sulawesi Selatan.
Di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat sempat melakukan evakuasi sebagai respons terhadap peringatan dini tsunami. Namun, berdasarkan hasil observasi tinggi muka laut, BMKG menyatakan tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.31.30 WIB.
BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi.
Hingga saat ini, kondisi masyarakat di Kota Bima secara umum dilaporkan kondusif. Sementara di Kabupaten Nagekeo, petugas masih melakukan penanganan, dengan kondisi jalan dilaporkan mengalami kemacetan dan aliran listrik masih padam.
BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT, BPBD kabupaten dan kota terdampak, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu.
Pemerintah pusat juga memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan, terutama untuk penanganan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan logistik dan peralatan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
Sumber: InfoPublik
