Tanjungpinang, batamtv.com – Mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun demikian, seluruh fraksi juga memberikan berbagai catatan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan manfaat pengelolaan APBD bagi masyarakat.
Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Fraksi Gerindra melalui Andi S Mukhtar menegaskan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari opini WTP, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Gerindra juga menyoroti sejumlah hal, di antaranya tidak tercapainya target pendapatan daerah, rendahnya penyerapan anggaran, optimalisasi PAD, evaluasi SiLPA, hingga pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Asmin Patros mengapresiasi capaian WTP yang berhasil dipertahankan selama 16 tahun berturut-turut serta ketepatan waktu penyampaian Ranperda.
Fraksi NasDem melalui Muhammad Musofa menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan, seperti belum optimalnya PAD, rendahnya belanja modal, serta penurunan nilai aset daerah.
Fraksi PKS melalui Wahyu Wahyudin menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi PAD, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK.
Kemudian Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi turut mengapresiasi capaian WTP dan mendorong pemerintah memprioritaskan pembayaran tepat waktu agar tidak terjadi tunda bayar.
Fraksi Demokrat Nurani Indonesia melalui Harlianto meminta evaluasi target anggaran agar lebih realistis serta mendorong prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan nelayan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, didampingi Wakil Ketua III Bakhtiar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, mewakili Gubernur Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD.
“Seluruh pandangan, masukan, dan saran akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda agar menghasilkan kebijakan yang semakin akuntabel dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
