
Tanjungpinang, batamtv.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kepri untuk mengevaluasi perkembangan tujuh program strategis nasional. Rapat berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026), dengan tema Perkembangan Pencapaian Program Strategis Nasional Presiden RI di Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk memantau pelaksanaan program yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Melalui evaluasi bersama, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri.
Dalam arahannya, Ansar menyampaikan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan capaian, mengevaluasi pelaksanaan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.
Tujuh program yang dibahas meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis yang mencakup penanganan stunting, imunisasi, dan tuberkulosis (TBC).
Ansar menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu memberikan dukungan maksimal terhadap seluruh program tersebut. Dukungan juga perlu diperkuat melalui program pendamping agar pelaksanaannya dapat berjalan secara menyeluruh.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program. Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Jika terdapat kendala yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, persoalan itu akan dikomunikasikan langsung kepada pemerintah pusat.
Dalam pemaparan pertama, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri Riki Rionaldi menyampaikan bahwa pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Sebanyak 114 unit di antaranya telah mencapai penyelesaian fisik 100 persen.
Selain itu, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan untuk mendampingi dan mempersiapkan operasional koperasi selama dua tahun. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait kelengkapan sarana dan prasarana serta status lahan. Beberapa bangunan yang telah berdiri masih berada di kawasan yang tercatat sebagai kawasan hutan sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat melaporkan bahwa pada 2026 terdapat 111 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kepri. Dari jumlah tersebut, 110 lokasi telah berkontrak, sedangkan satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.
Nilai pembangunan KNMP pada 2026 mencapai lebih dari Rp472 miliar. Jika digabungkan dengan pembangunan empat kampung nelayan pada 2025 senilai sekitar Rp60 miliar, total dukungan pembiayaan konstruksi selama dua tahun telah melampaui Rp530 miliar.
Untuk program Makan Bergizi Gratis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi menyebutkan jumlah penerima manfaat berdasarkan data Oktober 2026 mencapai 720.238 orang. Angka tersebut meningkat sekitar 40 ribu penerima dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski jumlah penerima bertambah, realisasi pelayanan justru turun dari sekitar 87 persen menjadi 69,37 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Berdasarkan data per 13 November 2026, terdapat 71 SPPG yang belum beroperasi dari total 266 unit yang seharusnya berjalan di Kepri. Batam menjadi daerah dengan jumlah SPPG tidak operasional terbanyak, yakni 27 unit. Kendala yang ditemukan antara lain persoalan administrasi, persyaratan yang belum terpenuhi, kejadian tertentu, serta fasilitas yang belum sesuai ketentuan.
Pada sektor ketahanan energi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepri Darwin menyampaikan rasio elektrifikasi Kepri pada 2025 telah mencapai 99,45 persen. Namun, masih terdapat 6.151 rumah tangga yang belum menikmati akses listrik secara memadai.
Selain itu, satu desa di Kabupaten Lingga belum berlistrik akibat pemekaran wilayah. Terdapat pula 35 pulau yang belum berlistrik dan 85 pulau yang masih menggunakan sumber listrik non-PLN. Sejumlah wilayah lainnya masih mengandalkan pembangkit dengan durasi operasional terbatas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah kelistrikan periode 2026–2027. Pada program listrik desa 2026, Kepri mendapat dukungan perluasan jaringan melalui skema grid extension di tujuh lokasi serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di tujuh lokasi.
Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat. Sejumlah sekolah rintisan di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna telah memasuki tahap pelaksanaan. Khusus di Natuna, pembangunan fisik segera dimulai setelah penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.
Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karimun, Lingga, Bintan, dan sejumlah lokasi lainnya masih menunggu proses lanjutan dari kementerian terkait serta pemerintah pusat.
Mengenai Program 3 Juta Rumah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri Said Nursyahdu menjelaskan bahwa kebutuhan perumahan di Kepri masih menghadapi tantangan berupa backlog kepemilikan rumah lebih dari 121 ribu unit, ditambah kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni.
Pada tahun ini, pembangunan rumah baru melalui APBD Provinsi Kepri belum dapat dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, sejumlah pemerintah kabupaten turut memberikan dukungan. Kabupaten Bintan membangun 15 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan Kabupaten Natuna membangun dua unit rumah. Secara keseluruhan, progres pembangunan rumah baru di Kepri tercatat lebih dari 9.000 unit.
Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Yosei Susanti melaporkan capaian Program Cek Kesehatan Gratis. Dari target 46 persen atau sebanyak 1.034.071 orang, jumlah masyarakat yang telah menerima pelayanan mencapai 671.065 orang.
Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di lingkungan sekolah juga telah mencapai 57,4 persen. Kabupaten Bintan mencatat capaian tertinggi sebesar 84,4 persen.
Namun, masih terdapat kendala teknis dalam penginputan data melalui aplikasi pemerintah pusat. Sekitar 58 ribu data pemeriksaan di puskesmas telah dimasukkan, tetapi belum muncul pada dashboard sehingga belum tercatat sebagai capaian resmi Provinsi Kepri.
Dalam rapat tersebut, para bupati dan wali kota turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah masing-masing, termasuk berbagai kendala dan kebutuhan dukungan untuk mempercepat implementasinya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi, mengidentifikasi persoalan, serta mempercepat penyelesaian kendala agar program strategis nasional dapat terlaksana secara optimal dan menjangkau seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, perwakilan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto, Kepala KPPG BGN Wilayah Kepri Frans Hero Kamsia Purba, perwakilan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Sularno mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom bersama jajaran OPD masing-masing.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Pariadi
Reporter : dwi susilo










































