Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Target Rampung Sebelum Akhir November

0
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan seluruh alokasi anggaran tersusun secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Batam, batamtv.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam terus mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar mematangkan alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan prioritas pelayanan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Banggar bersama TAPD yang digelar pada Senin (16/11/2026), dengan menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Rapat dipimpin Koordinator Banggar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Batam Muhammad Yunus Muda, SE, serta sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar.

Sejumlah OPD yang hadir di antaranya Dinas Kesehatan beserta para kepala puskesmas se-Kota Batam, Dinas Pendidikan, RSUD Embung Fatimah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.

Aweng mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat sekaligus memastikan pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai jadwal. Banggar menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sehingga RAPBD bisa disahkan sebelum akhir November 2026.

Ia menjelaskan, sejumlah OPD memiliki alokasi anggaran cukup besar sehingga memerlukan pembahasan lebih mendalam. Hal ini terutama berkaitan dengan urusan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang memiliki ketentuan alokasi anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.

Menurutnya, besarnya anggaran setiap OPD harus dicermati secara teliti, mulai dari kebutuhan program, sasaran kegiatan hingga manfaat yang akan diterima masyarakat. Dengan begitu, alokasi anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, pembahasan RAPBD tidak hanya berfokus pada angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki perencanaan yang jelas dan kebutuhan yang terukur.

Aweng juga meminta seluruh OPD memberikan penjelasan secara rinci terhadap usulan anggaran, termasuk dasar perhitungan kebutuhan dan target yang hendak dicapai. Koordinasi antara Banggar, TAPD, dan OPD dinilai penting agar seluruh aspek pembahasan dapat dikaji secara menyeluruh.

Ia berharap setiap OPD bersikap kooperatif dan responsif selama proses pembahasan. Apabila terdapat usulan yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, hal tersebut diharapkan segera dikomunikasikan agar pembahasan berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian.

Melalui Banggar, DPRD Batam akan terus mencermati keseluruhan postur RAPBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Banggar berharap seluruh materi anggaran dapat segera dirampungkan untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sesuai target waktu yang ditetapkan.

Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : azura aronita