Batam,Batamtv.com, – Walikota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah yang digelar di Kota Batam, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han), bersama Staf Ahli Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum, Sardison.
Amsakar menyebut kegiatan tersebut menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi, termasuk berbagai kendala yang muncul akibat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Spiritnya adalah menggali informasi dari bawah dan mempertemukannya dalam forum seperti ini. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu disinkronkan agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” ujar Amsakar.
Ia menilai masih ada sejumlah urusan yang belum sepenuhnya harmonis. Salah satunya pengawasan terhadap kawasan industri dan pengelolaan pendidikan menengah yang masih menjadi kewenangan provinsi, padahal kebutuhan di lapangan sering kali muncul di tingkat kota.
“Kami di Batam memiliki 31 kawasan industri, namun pengawasannya di provinsi. Begitu juga dengan SMA yang jumlah siswanya terus bertambah, tetapi pengelolaannya masih di tingkat provinsi. Ini perlu disesuaikan agar tidak menghambat kinerja dan pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut Amsakar, hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seharusnya tidak berjalan seperti rivalitas, melainkan saling memperkuat.
“Tidak boleh seolah-olah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pesaing. Semua harus sinergis, karena tujuan akhirnya adalah kemajuan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Amsakar juga menyoroti pentingnya perubahan pola dana transfer ke daerah, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Ia menilai formula pembagian anggaran saat ini masih berbasis luas daratan, padahal sebagian besar wilayah Kepri merupakan perairan.
“Sudah saatnya alokasi dana mempertimbangkan potensi laut. Provinsi Kepri 96 persen laut, hanya 4 persen darat. Batam pun serupa, sekitar 66 persen laut dan 34 persen darat. Kalau formula dana perimbangan tidak menyesuaikan kondisi ini, tentu sulit bagi daerah kepulauan untuk tumbuh optimal,” katanya.
Amsakar berharap seluruh masukan dari rapat koordinasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan baru.
“Kalau semuanya bisa berjalan harmonis dan saling memperkuat, tata kelola pemerintahan akan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Heri Wiranto menjelaskan bahwa rapat serupa digelar secara maraton di sejumlah daerah. Setelah Makassar menjadi tuan rumah zona timur yang mencakup Sulawesi, Papua, Maluku, dan Kalimantan, kini giliran Batam menjadi pusat kegiatan zona barat yang meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.
“Pertemuan seperti ini menjadi sarana bagi kami untuk menyerap masukan dari daerah. Setelah lebih dari sebelas tahun penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentu banyak dinamika dan tantangan baru yang perlu direspons,” ujarnya.
Menurut Heri, forum koordinasi ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga menyiapkan langkah perbaikan regulasi ke depan. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang diharapkan memberi perhatian lebih kepada wilayah dengan karakteristik maritim.
“Masukan dari daerah sangat penting. Semua tetap dalam bingkai NKRI, tetapi kita ingin aturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Reporter : Azura Aronita
