Tanjungpinang, batamtv.com – Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Rony Widijarto dalam High Level Meeting (HLM) percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan dihadiri para kepala daerah se-Kepulauan Riau serta perwakilan sektor perbankan.
Rony menyampaikan bahwa peningkatan penggunaan pembayaran digital tercermin dari pertumbuhan volume dan nominal transaksi, serta bertambahnya jumlah pengguna dan merchant, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Akseptasi QRIS menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, dari sisi volume, nominal transaksi, hingga jumlah pengguna dan merchant,” ujarnya.
Selain itu, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran digital, pengembangan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan.
Menurutnya, langkah tersebut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Kepulauan Riau Husni Mapain menjelaskan bahwa penilaian indeks ETPD ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis.
Ia menyebut ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan transaksi non-tunai.
Berdasarkan evaluasi tahun 2025, sejumlah daerah di Kepulauan Riau mengalami penurunan skor, terutama pada aspek realisasi. Kondisi ini dipengaruhi belum optimalnya pemanfaatan kanal pembayaran digital meskipun infrastruktur telah tersedia.
Husni menambahkan, dalam penilaian Championship TP2DD wilayah Sumatera tahun 2025, komposisi penilaian mencakup aspek proses sebesar 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen.
Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan digitalisasi transaksi secara menyeluruh.
Hasil evaluasi heatmap TP2DD Kepulauan Riau juga menunjukkan sejumlah indikator yang masih perlu diperkuat, antara lain pelaksanaan High Level Meeting, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi transaksi non-tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
