BATAM, batamtv.com – Polda Kepri menggelar forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema “Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Mengantisipasi Kegiatan Pegiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kepri”.
Peserta FGD dari berbagai Ormas, OKP dan Paguyuban diantaranya Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM), Lembaga Adat Melayu (LAM), Banser, GP Ansor, Ikabsu dan organisasi lainnya, yang digelar di hotel Pasific, Batuampar Rabu (02/11)
FGD dibuka Kasubdit Binpolmas Polda Kepri, AKBP Arozatulo Telaumbanua, S.Sos., M.M ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dari Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Narasumber tersebut diantaranya Perwira tinggi Bareskrim Polri yang diperbantukan sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri Kombes Pol Amingga, Panit Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Ditreskrimum Polda Kepri, Ipda Yanti Harefaa
Kepada awak media batamtv.com disela FGD, Kombes Pol Amingga mengingatkan WNI yang ingin bekerja diluar negeri agar dalam proses pemberangkatannya tertib administrasi dan prosedural.
“Kita berharap saudara saudara kita yang akan bekerja keluar negeri bisa berangkat secara prosodural karena terkait dengan perlindungan mereka, baik sosial, hukum maupun ekonomi,” ujar Kombes Pol Amingga.
Dia mengharapkan elemen masyarakat berperan dan proaktif dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada WNI yang bekerja diluar negeri dalam hal pengelolaan gaji atau pendapatan yang diperoleh selama di luar negeri.
Sehingga bila WNI pulang ke tanah air sudah memiliki modal bisa membuat usaha sendiri secara mandiri.
“Mereka bisa memikirkan dan meningkatkan ekonominya secara mandiri saat kembali ke tanah air, baik berusaha di Batam, Kepri ataupun daerah lain di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Ipda Yanti Harefa berharap semua stakeholder terkait agar terus berkoordinasi dan meningkatkan sinergitas, karena dari sisi penegakan hukum penyelidikan tidak bisa bekerja sendiri apalagi dalam hal pencegahan.
“Tidak hanya dari sisi penegakan hukum saja tapi juga penanganan korban juga sebagaimana yang diamanatkan undang-undang PMI ini,” ujarnya.
Selain itu dia menambahkan dalam pemenuhan hak hak korban tidak bisa diatasi satu institusi saja namun harus ada instansi terkait dalam hal pemulangan korban, pemulihan korban, reintegrasi korban supaya siap kembali ke tengah tengah masyarakat.
“Pemda asal PMI misalnya NTB, NTT, Madura, intinya dari hulu ke hilir juga harus saling koordinasi dan bekerja sama, ” tambahnya.
Ditempat terpisah, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kota Batam Alwan Hadiyanto mengapresiasi Polda Kepri, BP2MI juga pihak pihak terkait dalam hal ini.
Dia menilai FGD ini sangat bagus sekali sehingga masyarakat mempunyai pandangan dan wawasan bahwa mereka juga mempunyai peran penting dalam mengantisipasi atau meminimalisir tindakan kejahatan perdagangan orang dilingkungan sekitarnya.
“Masyarakat dihimbau untuk dapat berperan menyampaikan informasi tindak pindana perdagangan orang secara ilegal,” tambahnya.
Sedangkan perwakilan Paguyuban Ikabsu yang menjabat Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Ikabsu, Horjani Hutagalung menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Polda Kepri yang sudah menginisiasi acara ini.
“Acara FGD ini sangat baik dalam rangka mencegah maraknya pengiriman PMI yang dilakuka para mafia secara ilegal,” tegas Horjani.
Dia berharap kita semua membuka mata dan hati kita agar kedepannya tidak ada lagi celah atau ruang bagi pelaku kejahatan ini.
“Tidak pernah dibenarkan anak anak bangsa ini diperdayai dan masuk dalam perangkap perdagangan manusia,” pungkas Horjani Hutagalung bersemangat.
editor: oktarian
reporter : muhammad amin
