Batam, batamtv.com – Pemerintah Kota Batam memperkuat sistem keamanan siber guna melindungi data dan memastikan layanan publik berbasis digital berjalan andal dan terpercaya.
Upaya tersebut ditandai dengan Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam ini diikuti perwakilan pengelola teknologi informasi dari seluruh perangkat daerah, serta menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa penguatan keamanan informasi menjadi hal krusial di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah wajib menerapkan tiga prinsip utama keamanan informasi atau CIA Triad, yakni kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) dalam pengelolaan data.
Menurutnya, ketiga prinsip tersebut penting untuk mencegah akses tidak sah, menjaga keutuhan data, serta memastikan layanan digital tetap dapat diakses oleh masyarakat.
Firmansyah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam memperkuat sistem keamanan siber. Ia menyebut, tanggung jawab keamanan informasi tidak hanya berada pada Diskominfo, melainkan seluruh organisasi perangkat daerah.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya membangun kesadaran keamanan siber di kalangan aparatur sipil negara (ASN), guna meminimalkan risiko serangan digital seperti phishing maupun kelalaian dalam pengelolaan akun.
“Melalui rakor ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyusun langkah konkret untuk memperkuat sistem keamanan informasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan peningkatan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan untuk mencegah risiko kebocoran data.
Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyelarasan kebijakan dalam pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Pemko Batam.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan standar keamanan informasi sehingga transformasi menuju pemerintahan digital di Kota Batam dapat berjalan aman dan berkelanjutan.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : azura aronita
