Jakarta,batamtv.com, – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai optimistis masalah penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bisa diatasi.
“Itu selalu menjadi problem. Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan,” kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, dilansir ANTARA, Kamis (24/7/2025).
Kata Pigai, masalah penolakan program MBG di Papua terkait manajemen pemasakan menu MBG. Perselisihan mengenai pihak yang memasak bahan makanan untuk MBG nantiny bisa diserahkan ke pihak masyarakat Papua. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa mengaku pihaknya telah menjalankan program Dapur Sehat untuk menunjang kegiatan MBG di wilayahnya, di mana sudah terdapat pemetaan empat titik Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Bart Daya.
Keempat titik Dapur Sehat itu, kata dia, akan melayani program MBG untuk 24 kecamatan/distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan. “Dari empat titik ini, dua titik sudah pelepasan dan dua titik sedang kami koordinasikan,” ucap Ferdinando.
Penolakan MBG di Papua Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, salah satu penolakan terjadi ketika massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, 17 Februari 2025 silam. Para penolak MBG saat itu lebih memilih pendidikan gratis di Papua ketimbang makan bergizi gratis di Papua.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
