Jakarta, batamtv.com – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyebut usulan tambahan anggaran untuk sektor perpustakaan merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia.
Menurutnya, penguatan anggaran perpustakaan menjadi bagian dari upaya melahirkan generasi penerus yang berdaya saing global dan berintegritas.
Habib Syarief menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpustakaan Nasional.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap penguatan dan pengembangan literasi di Indonesia.
Sebelumnya, Perpusnas memperbaiki usulan tambahan anggaran pagu indikatif ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan, dari semula Rp204,04 miliar menjadi Rp357,77 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk penguatan layanan, transformasi digital, dan ekosistem literasi. Sementara total anggaran yang dibutuhkan Perpusnas pada 2026 mencapai Rp725,50 miliar.
Usulan penambahan anggaran itu terutama ditujukan untuk memperluas akses membaca bagi masyarakat di daerah pinggiran dan kelompok rentan.
Habib menilai kebijakan fiskal untuk pengembangan institusi perpustakaan, penambahan kuantitas dan kualitas koleksi buku, serta peningkatan kapasitas pustakawan, tidak boleh dipandang sekadar sebagai beban pengeluaran negara.
“Oleh karena itu, sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpusnas,” katanya.
Menurut dia, sangat disayangkan apabila program esensial yang menyentuh langsung kecerdasan masyarakat, seperti pemerataan distribusi buku ke pelosok daerah atau pelatihan literasi, harus terhambat atau menyusut akibat rasionalisasi anggaran.
Habib menegaskan semua pihak perlu memiliki kesadaran kolektif bahwa memangkas anggaran perpustakaan sama halnya dengan memadamkan cahaya masa depan bangsa.
Ia juga menyoroti ketimpangan informasi yang masih dihadapi Indonesia. Menurutnya, buku berkualitas dan fasilitas literasi modern masih banyak berpusat di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa.
Sementara itu, anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih menghadapi keterbatasan bahan bacaan.
“Sentralisasi pengetahuan ini merupakan sebentuk ketidakadilan sosial yang mencederai amanat konstitusi,” tegasnya.
Karena itu, Habib mengajak semua pihak memastikan Indonesia terus tumbuh tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan setiap anak bangsa dengan cita-citanya.
Sumber : antarakepri
