Jakarta, batamtv.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mengintegrasikan platform SatuSehat dengan sistem administrasi kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memperkuat akurasi data kesehatan nasional.
Langkah ini bertujuan mempercepat pencatatan kelahiran, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta menghadirkan basis data kesehatan yang lebih valid sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program kesehatan di Indonesia.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes, Eko Sulistijo, mengatakan integrasi tersebut merupakan bagian dari transformasi digital kesehatan yang dijalankan melalui enam pilar sistem kesehatan nasional.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Eko, data kependudukan memiliki peran penting dalam penyusunan berbagai program kesehatan, mulai dari imunisasi, pencegahan stunting, hingga layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, kualitas data yang belum sepenuhnya akurat masih menjadi tantangan di lapangan.
Ia menjelaskan, sekitar 89 hingga 90 persen persalinan di Indonesia telah berlangsung di fasilitas kesehatan. Meski demikian, pencatatan kelahiran di Dukcapil dalam 60 hari pertama baru mencapai 41,75 persen.
Bahkan, berdasarkan data Statistik Hayati 2024, pencatatan kelahiran sebelum usia satu tahun baru mencapai 57,23 persen. Selain itu, sekitar 1,6 juta anak di bawah usia 17 tahun juga tercatat belum masuk dalam sistem administrasi kependudukan.
“Persalinan banyak terjadi di fasilitas kesehatan, namun pencatatan kelahiran belum sepenuhnya masuk ke sistem administrasi kependudukan. Hal ini berdampak pada akurasi data sasaran program kesehatan,” ujar Eko.
Melalui integrasi ini, data rekam medis elektronik dari fasilitas pelayanan kesehatan akan langsung terhubung dengan sistem Dukcapil menggunakan identitas By Name By Address (BNBA). Setelah diverifikasi, NIK bayi dapat diterbitkan secara otomatis, sementara akta kelahiran dikirim secara digital kepada orang tua.
Selain itu, integrasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi pencatatan penyebab kematian, sehingga pemerintah memiliki basis data yang lebih kuat dalam menyusun program pencegahan penyakit.
Saat ini, uji coba integrasi dilakukan di RSAB Harapan Kita. Kemenkes menargetkan implementasi sistem tersebut dapat diterapkan di 30 rumah sakit vertikal pada 17 Agustus mendatang.
Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan memperoleh layanan administrasi kependudukan dan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi sejak bayi dilahirkan. Sementara itu, pemerintah akan memiliki data yang lebih berkualitas untuk mendukung kebijakan kesehatan yang tepat sasaran.
Sumber : infopublik
