Dedi Mulyadi akan Rutin Umumkan Posisi Kas Jabar Pasca Heboh Dana Daerah Mengendap

0
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan setelah upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi Bandung, Minggu (5/10/2025).(Foto : Prayoga/Antara Foto)

Bandung,batamtv.com, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan rutin mengumumkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui media sosial agar diketahui publik.

Bekas Bupati Purwakarta itu menuturkan, langkah tersebut dilakukannya sebagai upaya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

“Betul (akan di-posting setiap hari),” kata Dedi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Bandung pada Senin (27/10/2025).

Dedi menyebut, langkah ini diambil pihaknya setelah heboh soal dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito, ramai diberitakan di media.

Karena itu, Dedi memutuskan membuka posisi RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bank Jabar Banten atau BJB pada pekan lalu. Saat itu, kas Pemprov Jabar ada Rp2,4 triliun.

“Untuk apa sih ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” tuturnya dilansir Antara.

Dedi mengatakan, keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat Bupati Purwakarta selama dua periode. Ia pun memastikan hal itu akan kembali dijalankan saat memimpin Jawa Barat.

“Saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” ujarnya.

Pada sore ini, Dedi mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.

Adapun yang dilaporkan cukup detail sampai rupiah terkecil. Dari sisi penerimaan, tercatat ada setoran pajak rokok triwulan III sekitar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu, sumber penerimaan didominasi sektor Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sumbernya dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Laporan tersebut pun merinci belanja yang terdiri atas belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar.

Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurutnya, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun.

Rencananya, sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.

“Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Penanggungjawab : Oktarian

Editor                   : Sofyan Atsauri

Sumber                 :Kompas.com