BP Batam Dukung BATAMKU, Inovasi Pendataan Mobilitas untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Investasi

0
Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU, sebuah inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Program yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam ini diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Batam, batamtv.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU, sebuah inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Program yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam ini diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penerapan awal BATAMKU direncanakan berlangsung di Pelabuhan Sekupang. Setelah melalui tahap uji coba dan evaluasi, sistem tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam.

Pengembangan sistem ini dinilai strategis mengingat Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Pergerakan penduduk berkaitan erat dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, pariwisata, hingga pelayanan masyarakat.

Ketersediaan data mobilitas yang akurat dan mutakhir diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan kawasan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan BATAMKU merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Data yang dihimpun melalui BATAMKU tidak hanya ditujukan untuk mencatat arus kedatangan dan keberangkatan penumpang. Informasi yang telah melalui proses verifikasi juga berpotensi menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

Dalam pengembangan kawasan, data mobilitas dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebutuhan infrastruktur transportasi, kapasitas fasilitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, hingga penyediaan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Hal ini penting seiring pertumbuhan investasi dan aktivitas industri di Batam yang turut mendorong kebutuhan tenaga kerja serta pergerakan masyarakat dari berbagai daerah.

Amsakar menegaskan, peningkatan investasi perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” lanjutnya.

Dari aspek ketenagakerjaan, informasi mengenai pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan untuk memahami dinamika kebutuhan tenaga kerja. Jika dipadukan dengan data sektoral yang relevan, informasi tersebut dapat mendukung penyelarasan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Data mobilitas secara agregat juga berpotensi dimanfaatkan untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pemanfaatan tersebut, BATAMKU diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pengembangan kawasan, peningkatan investasi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pengembangan BATAMKU sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Pemko Batam dan BP Batam bersama sejumlah pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional penerapan sistem di pelabuhan.

Saat ini, rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan sistem tersebut. Sejumlah pihak yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.

Integrasi antarlembaga diharapkan menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Bagi BP Batam, ketersediaan data terintegrasi menjadi salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU untuk menguji kesiapan sistem, alur pendataan, kapasitas petugas, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan. Hasil evaluasi tahap awal nantinya menjadi dasar penyempurnaan sebelum sistem diterapkan secara bertahap di pelabuhan lainnya.

Selain kesiapan teknis, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam pengembangan BATAMKU. Pengelolaan informasi harus memperhatikan kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat juga perlu diperhatikan, termasuk bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar.

Amsakar menegaskan, keberhasilan inovasi tersebut tidak hanya diukur dari pemanfaatan teknologi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan BATAMKU diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi Kota Batam, tetapi juga Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, khususnya dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar.

Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : azura aronita