

Pada Senin (16/11/2026), Pansus kembali menggelar rapat bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas dan diikuti sejumlah anggota Pansus.
Dari pihak Pemko Batam, hadir perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial. Keterlibatan instansi tersebut diperlukan untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga materi Ranperda dapat disusun secara menyeluruh dan dapat diterapkan.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta penambahan sejumlah aturan baru untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, perkembangan kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan ketertiban yang muncul saat ini membutuhkan pengaturan yang lebih relevan. Hal itu termasuk memperjelas penerapan aturan dan memperkuat aspek penegakan hukum.
Anwar menyampaikan, berbagai aspirasi masyarakat mengharapkan aturan mengenai ketertiban memiliki jangkauan dan daya penerapan yang lebih baik. Karena itu, Pansus terus mengkaji setiap substansi, terutama terkait sejauh mana penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi tersebut.
Ia menegaskan, penyusunan Ranperda bukan sekadar memperbarui aturan lama, tetapi juga menjadi upaya memperjelas ketentuan, memperkuat landasan hukum bagi aparat pelaksana, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menurutnya, regulasi yang disusun harus dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Kejelasan mengenai kewajiban masyarakat, kewenangan pemerintah, hingga mekanisme penegakan aturan menjadi hal penting yang perlu diatur.
Anwar juga menekankan pentingnya sinergi antara Pansus dan jajaran Pemko Batam dalam proses pembahasan. Pelibatan instansi teknis diharapkan dapat memastikan setiap ketentuan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kota Batam.
Pansus berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda benar-benar matang. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Pariadi
Reporter : azura aronita










































