Jakarta, batamtv.com – Penguatan kualitas jurnalistik dan keberlangsungan industri media menjadi perhatian dalam pertemuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Kedua lembaga menjajaki peluang kerja sama untuk memperkuat ekosistem informasi nasional sekaligus meningkatkan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan platform digital.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Akhmad Munir menilai wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akurat. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi, penerapan etika profesi, serta kualitas produk jurnalistik perlu terus diperkuat.
Ia melihat perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola produksi dan penyebaran berita. Saat ini, siapa pun dapat membuat dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform. Situasi tersebut membuat profesionalisme wartawan semakin penting agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang terverifikasi.
Munir juga menyoroti perlunya komunikasi yang lebih terarah antara pemerintah sebagai sumber informasi dan insan pers sebagai penyampai informasi kepada publik. Bakom dinilai dapat menjadi penghubung dalam penyediaan data mengenai kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah yang dibutuhkan media.
Melalui koordinasi tersebut, pemberitaan diharapkan memiliki landasan data dan fakta yang jelas serta disampaikan pada waktu yang tepat. Dengan demikian, potensi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat dapat diminimalkan.
Di luar persoalan literasi, Munir turut mengangkat tantangan ekonomi yang dihadapi perusahaan pers nasional. Persaingan dengan perusahaan teknologi global, perubahan pola konsumsi informasi, dan tekanan bisnis menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian.
Salah satu hal yang disorot adalah penerapan publisher rights atau hak penerbit. Menurutnya, perlindungan terhadap karya jurnalistik perlu diperjuangkan agar perusahaan pers memperoleh pengakuan dan kesetaraan nilai ekonomi atas konten yang diproduksi.
Munir menambahkan, PWI memiliki jaringan organisasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah anggota hampir 35 ribu wartawan. Kekuatan jaringan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas penyebaran informasi sekaligus meningkatkan literasi publik hingga ke daerah.
Ia juga menegaskan bahwa nilai perjuangan yang menjadi bagian dari sejarah berdirinya PWI harus tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan tantangan dunia jurnalistik saat ini.
Sementara itu, Syahganda Nainggolan menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Ia menilai perubahan ekosistem komunikasi akibat perkembangan perusahaan teknologi besar atau big tech menjadi tantangan yang tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.
Menurut Syahganda, media sosial dan sistem algoritma telah memengaruhi cara masyarakat menerima serta merespons informasi. Akibatnya, pesan yang disampaikan melalui media arus utama belum tentu mendapatkan perhatian sebesar informasi yang berkembang di platform digital.
Ia mencontohkan pemberitaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi mengenai program tersebut dapat disebarluaskan melalui berbagai saluran, tetapi isu keracunan justru dapat menjadi topik yang lebih banyak mendapat perhatian ketika berkembang di media sosial.
Syahganda menyebut perkembangan teknologi pengolahan data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), termasuk penggunaan teknologi seperti ChatGPT, semakin memengaruhi dinamika komunikasi publik. Karena itu, perubahan tersebut perlu dipahami agar penyampaian informasi pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto mengharapkan Bakom mengambil peran dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bakom berupaya memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta unsur yang menangani ruang siber.
Meski demikian, Syahganda menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan insan pers harus tetap menghormati prinsip jurnalistik. Kompetensi, etika profesi, dan kebiasaan melakukan konfirmasi terhadap informasi menjadi hal yang tidak boleh diabaikan oleh wartawan.
Ia juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan perusahaan pers, termasuk media lokal. Menurutnya, keberlangsungan industri media nasional perlu menjadi perhatian bersama di tengah perubahan model bisnis dan persaingan digital.
Syahganda berharap komunikasi antara Bakom dan PWI tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi berlanjut melalui pertukaran gagasan dan masukan. Bahkan, ia membuka kemungkinan penyediaan ruang bagi PWI di gedung baru Bakom yang direncanakan mulai ditempati tahun depan.
Pertemuan kedua lembaga ini menjadi salah satu upaya membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi wartawan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas informasi publik sekaligus mendukung keberlangsungan perusahaan pers di Indonesia.
Sumber : Humas PWI Pusat
