Seoul, batamtv.com – Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengusulkan dimulainya pembicaraan resmi dengan Korea Utara untuk mengakhiri Perang Korea yang secara teknis masih berlangsung hingga kini.
Tawaran tersebut disampaikan Lee dalam pidato memperingati pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada 15 Agustus. Usulan itu muncul di tengah semakin eratnya hubungan militer Korea Utara dengan Rusia serta penegasan Pyongyang mengenai statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir.
“Mari kita kesampingkan niat untuk saling mengancam dan mulailah diskusi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama ini sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung,” ujar Lee dalam pidatonya, dikutip dari South China Morning Post, Sabtu (15/8/2026).
Lee mengatakan pembicaraan tersebut juga dapat menjadi ruang untuk membahas langkah-langkah dalam menghentikan pengembangan kemampuan nuklir Korea Utara.
Secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara masih berada dalam kondisi perang. Perang Korea yang berlangsung pada 1950-1953 berakhir melalui kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai secara resmi.
Perubahan Pendekatan Seoul
Sejak menjabat pada Juni 2025, Lee Jae-myung mengubah pendekatan Korea Selatan terhadap Korea Utara dengan menawarkan dialog tanpa prasyarat.
Menteri Unifikasi Korea Selatan pada Juli 2026 juga menyatakan bahwa Seoul tidak lagi memprioritaskan tekanan untuk pelucutan senjata nuklir Korea Utara, tetapi berfokus pada upaya mencegah perluasan aktivitas nuklir Pyongyang.
Namun, hingga kini Korea Utara belum memberikan tanggapan terhadap sejumlah tawaran dialog dari Seoul. Pyongyang justru terus menyampaikan penolakan terhadap kebijakan keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Pekan ini, Korea Utara mengecam rencana latihan militer tahunan Korea Selatan dan Amerika Serikat serta memperingatkan akan mengambil langkah pencegahan yang lebih kuat.
Pyongyang juga menyoroti peningkatan kemampuan militer Jepang di kawasan Pasifik. Korea Utara kemudian meluncurkan dua rudal dalam kurun waktu dua pekan setelah Tokyo menyatakan akan memperkuat kemampuan pertahanannya.
Korea Utara juga terus menegaskan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir yang disebutnya tidak dapat diubah. Sikap tersebut semakin menguat setelah kegagalan pertemuan tingkat tinggi di Hanoi pada 2019 antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang saat itu menemui jalan buntu terkait denuklirisasi dan pelonggaran sanksi.
Hubungan Militer Korut-Rusia Meningkat
Di tengah tawaran dialog dari Seoul, Korea Utara juga semakin mempererat kerja sama militernya dengan Rusia.
Sejumlah analis menilai Pyongyang memperoleh dukungan berupa finansial, pangan, energi, dan teknologi militer dari Moskwa sebagai imbalan atas bantuan pasukan dan amunisi untuk perang di Ukraina.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bahkan diperkirakan akan mengunjungi Rusia pada akhir 2026. Kunjungan tersebut disebut-sebut berpotensi membahas kerja sama militer dan penyaluran senjata lebih lanjut.
Keterlibatan Korea Utara dalam perang di Eropa juga menjadi perhatian Amerika Serikat sebagai salah satu sekutu keamanan utama Korea Selatan. AS diketahui menempatkan sekitar 28.500 personel militernya di Korea Selatan.
Juru Bicara Komando Pasukan Gabungan AS dan Korea Selatan, Kolonel Ryan Donald, mengatakan pengalaman yang diperoleh pasukan Korea Utara di medan perang Eropa berpotensi memengaruhi kemampuan militernya di Semenanjung Korea.
“Mereka telah mengambil pelajaran yang mereka dapatkan di sana dan membawanya kembali ke Korea Utara,” ujar Ryan kepada wartawan saat membahas latihan gabungan Korea Selatan-AS selama 11 hari yang dijadwalkan dimulai Senin (17/8/2026).
“Pelatihan kami memperhitungkan ancaman tersebut,” tambahnya.
Sumber: Kompas.com
