Batam, batamtv.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mengusulkan perlunya kebijakan khusus (lex specialis) di bidang administrasi kependudukan bagi Kota Batam saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, termasuk implementasi program prioritas nasional, program strategis Presiden, serta sektor pertanahan dan tata ruang.
Dalam forum itu, Amsakar memaparkan tantangan yang dihadapi Batam sebagai kawasan strategis nasional dengan pertumbuhan penduduk yang pesat akibat tingginya arus migrasi.
“Berdasarkan data Ditjen Dukcapil, Batam menempati peringkat kedua nasional dengan laju migrasi tertinggi setelah Bekasi, sementara luas daratan terbatas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lonjakan jumlah penduduk mulai memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan infrastruktur dasar, seperti ketersediaan air bersih, listrik, serta layanan publik lainnya.
Menurutnya, jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang dapat memengaruhi iklim investasi di Batam.
Karena itu, Amsakar menilai diperlukan regulasi khusus di bidang administrasi kependudukan. Ia menegaskan, pendekatan konvensional dalam pengendalian penduduk tidak lagi relevan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Batam tidak bisa hanya mengandalkan status sebagai kawasan Free Trade Zone. Diperlukan lex specialis agar pengelolaan kependudukan lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik daerah,” katanya.
Pemerintah Kota Batam berharap pemerintah pusat bersama DPR RI dapat merumuskan kebijakan khusus tersebut guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : azura aronita
