Batam, batamtv.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 di Ballroom Grand Mercure Hotel Batam, Kamis (5/3/2026).
Musrenbang bertema “Pemantapan Kemandirian Masyarakat dan Keadilan Pembangunan” tersebut dibuka bersama Anggota DPD RI Ismeth Abdullah, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin.
Kegiatan itu juga dihadiri Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respati, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Batam, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, camat dan lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh Lembaga Adat Melayu, tokoh agama, tokoh pemuda, kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dengan arah kebijakan daerah.
Menurutnya, proses perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian daerah.
“Musrenbang ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai usulan pembangunan yang selaras dengan kebijakan daerah serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” ujarnya.
Nyanyang juga menyinggung dinamika global yang dalam satu tahun terakhir memengaruhi perekonomian daerah, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan, tekanan inflasi pangan global, hingga dampak perubahan iklim.
Selain itu, ketegangan geopolitik internasional dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas energi dan rantai pasok global yang berdampak pada perekonomian, termasuk bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau.
Menurutnya, kondisi tersebut dirasakan langsung pada sektor manufaktur yang menjadi penopang utama perekonomian Kepri, khususnya di kawasan industri Batam dan Bintan. Fluktuasi permintaan ekspor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok juga membuat pelaku usaha lebih selektif dalam menanamkan investasi di kawasan perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun.
Di sisi lain, ancaman perubahan iklim meningkatkan kerentanan wilayah pesisir, seperti abrasi pantai, cuaca ekstrem, serta potensi banjir rob, sehingga pembangunan daerah perlu dirancang lebih tangguh terhadap risiko tersebut.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Nyanyang menyebut sejumlah indikator pembangunan di Kepulauan Riau menunjukkan tren positif. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94 persen secara year on year, tertinggi di wilayah Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga meningkat dari Rp123,46 juta pada 2020 menjadi Rp161,42 juta pada 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai 80,53 dan masuk kategori sangat tinggi, sekaligus menempati peringkat ketiga nasional. Tingkat kemiskinan juga tercatat sebesar 4,26 persen, termasuk yang terendah di Indonesia.
Namun demikian, Nyanyang menilai masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain peningkatan kualitas pembangunan manusia, penguatan sektor maritim, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, pelestarian budaya Melayu, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan terintegrasi.
“Dengan kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan, berbagai tantangan pembangunan tersebut diharapkan dapat diatasi secara bersama,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa berbagai usulan yang dihimpun dari tingkat kelurahan dan kecamatan akan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Batam guna menghasilkan prioritas pembangunan tahunan yang transparan dan tepat sasaran.
“Melalui Musrenbang ini kita berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh wilayah serta masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
