Batam, batamtv.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekosistem informasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Presentasi Uji Publik pada rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Amsakar didampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, Ariastuty Sirait.
Dalam pemaparannya, Amsakar menjelaskan sejumlah kebijakan dan capaian BP Batam dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Terdapat lima arah kebijakan yang menjadi fokus, yakni penguatan regulasi dan kelembagaan, digitalisasi serta integrasi layanan, pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif, transparansi informasi strategis, serta monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Menurutnya, keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, investor, maupun mitra kerja terhadap Batam.
Hal tersebut juga sejalan dengan tren positif pertumbuhan ekonomi Batam. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 7,28 persen, meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar 6,76 persen dan tahun 2024 sebesar 6,69 persen.
Sementara itu, realisasi investasi Batam pada Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun. Adapun realisasi investasi pada Semester I 2026 tercatat sebesar Rp39,89 triliun, dari target investasi sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar Rp70 triliun.
Amsakar menilai, informasi yang terbuka dan kredibel dapat memberikan kepastian bagi investor dalam menentukan keputusan. Karena itu, keterbukaan informasi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan Batam.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan, memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Batam,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Melalui penguatan peran PPID, BP Batam berharap pelayanan informasi publik semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing dan kemajuan Kota Batam.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : azura aronita
