Tanjungpinang, batamtv.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan dan dampak perubahan iklim. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Hujan dan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2026 yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (3/11/2026).
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Anggota DPRD Kepri Aziz Martindas, serta Kepala BMKG Tanjungpinang Ahmad Kosasi sebagai narasumber.
Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Aludin Andi, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyatukan langkah dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana selama musim hujan. Menurutnya, kondisi geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanganan bencana.
Sejumlah ancaman yang perlu diwaspadai meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi hingga cuaca ekstrem. Karena itu, komunikasi dan sinergi antarlembaga dinilai penting agar setiap unsur memiliki kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Sekdaprov Kepri Misni menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah atau satu instansi tertentu. Koordinasi yang baik diperlukan agar langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Misni juga memaparkan data kejadian bencana di Kepri. Sepanjang 2025, tercatat 948 kejadian bencana, terdiri atas 210 banjir, 50 tanah longsor, 200 kebakaran, serta 488 kejadian puting beliung, angin kencang, gelombang tinggi dan bencana lainnya.
Bintan menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 268 kejadian. Selanjutnya Tanjungpinang sebanyak 238 kejadian, Natuna 111 kejadian, Karimun 96 kejadian, Kepulauan Anambas 95 kejadian, Batam 81 kejadian, dan Lingga 50 kejadian.
Sementara itu, selama Januari hingga September 2026, jumlah kejadian bencana di Kepulauan Riau mencapai 1.231 kejadian. Peningkatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi sebelum bencana terjadi.
Dalam rapat tersebut, Misni menyampaikan tujuh langkah strategis yang perlu menjadi perhatian seluruh instansi. Langkah itu mencakup penguatan koordinasi dan komando lintas sektor, optimalisasi sistem informasi serta peringatan dini, hingga memastikan kesiapan personel, peralatan dan logistik evakuasi.
Selain kesiapan personel dan sarana, upaya mitigasi juga perlu dilakukan melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air, serta pembangunan kolam retensi. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
Ia meminta agar seluruh langkah tersebut ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran masing-masing instansi.
Dalam kesempatan yang sama, kegiatan dirangkaikan dengan peresmian Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Kepri. Fasilitas ini diharapkan mendukung pemantauan, pengumpulan informasi, koordinasi, serta pengendalian operasi penanggulangan bencana di wilayah Kepulauan Riau.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Provinsi Kepri, Forkopimda dan instansi vertikal sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Penanggungjawab : oktarian\
Editor : Ronny Alimin\
Reporter : dwi susilo
