Jakarta, batamtv.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Pendapatan negara tumbuh kuat, belanja negara terus meningkat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan program prioritas, sementara defisit APBN tetap terkendali.
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target APBN, tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu APBN, tumbuh 17,1 persen secara tahunan.
Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Pada saat yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp154,0 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan mempertahankan kredibilitas APBN.
“Di tengah dinamika global yang masih sangat dinamis, APBN harus tetap hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat. Karena itu, kita memastikan pendapatan terus diperkuat, belanja semakin efektif dan produktif, serta defisit dikelola secara sehat dan terkendali,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBNKita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Kinerja APBN berlangsung di tengah berbagai risiko global, antara lain konflik di Timur Tengah, volatilitas harga komoditas, serta ekspektasi suku bunga global yang tetap tinggi. Kondisi higher for longer berpotensi memberikan tekanan terhadap arus modal, nilai tukar rupiah, dan biaya pembiayaan.
Namun, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Inflasi berada dalam sasaran, yield spread tetap kompetitif, dan arus modal asing mulai menunjukkan pemulihan. Hingga 11 September 2026, akumulasi arus modal masuk tercatat Rp141,6 triliun.
Pemerintah juga mencatat pertumbuhan ekonomi tetap ditopang investasi dan permintaan domestik. Sejumlah indikator sektor riil menunjukkan ketahanan aktivitas ekonomi, antara lain penjualan kendaraan, konsumsi listrik, penjualan semen, serta keyakinan konsumen yang menguat.
“Perekonomian Indonesia tetap resilien. Pertumbuhan ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga, stabilitas ekonomi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah akan terus memastikan APBN menjadi instrumen untuk menjaga momentum tersebut,” ujar Suahasil.
Penguatan pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan perpajakan hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.619,3 triliun, tumbuh 21,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai Rp1.409,0 triliun, tumbuh 24,1 persen dan telah mencapai 59,8 persen dari target APBN.
Pertumbuhan penerimaan pajak didukung peningkatan aktivitas ekonomi serta implementasi Coretax yang semakin baik. Penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp722,2 triliun, sedangkan PPN dan PPnBM mencapai Rp591,5 triliun.
“Pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan dan administrasi perpajakan terus membaik. Kita akan terus memperkuat basis penerimaan sekaligus meningkatkan kualitas administrasi perpajakan,” kata Suahasil.
Penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh positif. Hingga akhir Agustus 2026, penerimaan mencapai Rp210,2 triliun atau 62,6 persen dari target APBN, tumbuh 7,8 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut antara lain berasal dari penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar.
Penguatan pengawasan turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga Agustus 2026, penindakan rokok ilegal mencapai 13.151 kali dan mengamankan sekitar 1,1 miliar batang. Sementara penindakan narkotika mencapai 1.117 kali dengan barang bukti 11,43 ton.
Sementara itu, PNBP mencapai Rp435,1 triliun, tumbuh 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan telah mencapai 94,8 persen dari target APBN.
Belanja Pemerintah
Di sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.791,5 triliun atau 56,9 persen dari pagu APBN, tumbuh 29,0 persen secara tahunan.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau 60,4 persen dari pagu. Belanja tersebut antara lain mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan.
Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp879,1 triliun atau 53,6 persen dari pagu, terutama dipengaruhi pembayaran pensiun serta subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.
Belanja K/L juga mencakup bantuan sosial sebesar Rp104,5 triliun. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21,0 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako Rp27,6 triliun untuk 17,6 juta keluarga penerima manfaat, serta PBI JKN Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta.
“Belanja negara tidak hanya kita lihat dari sisi penyerapannya, tetapi juga dari dampaknya. Belanja harus semakin produktif, mendukung daya beli masyarakat, memperkuat investasi, dan menghasilkan layanan publik yang semakin baik,” ujar Suahasil.
Pemerintah juga terus menggunakan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi global.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp331,4 triliun atau 74,2 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta volume BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
“APBN harus mampu menyerap guncangan ketika kondisi global berubah. Subsidi dan kompensasi kita kelola untuk menjaga daya beli masyarakat, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal,” kata Suahasil.
Program MBG Jangkau 57 Juta Penerima
Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Agustus 2026, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 57 juta orang melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Realisasi anggaran terkait MBG hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun, dengan penyaluran MBG tercatat sebesar Rp131,3 triliun.
Kementerian Keuangan mendukung reformasi yang sedang berjalan di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kewajiban SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penutupan SPPG yang belum memenuhi persyaratan tersebut dengan tetap menjamin layanan penerima manfaat, serta penataan SPPG di wilayah 3T.
“Pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan pelaksanaannya memenuhi standar keamanan pangan. Reformasi yang berjalan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program,” ujar Suahasil.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp504,3 triliun atau 72,8 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan 65,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan penyaluran antara lain didukung membaiknya kinerja penyerapan anggaran dan output pemerintah daerah, penyaluran tunjangan guru secara bulanan, serta tambahan alokasi DAU dan DBH untuk gaji ASN daerah.
Alokasi TKD 2026 yang semula Rp693,0 triliun telah meningkat menjadi Rp715,34 triliun, termasuk tambahan untuk penanganan bencana di Sumatra sebesar Rp10,6 triliun dan tambahan non-bencana sebesar Rp18,9 triliun.
“APBN dan APBD merupakan satu kesatuan dalam membangun daerah dan memberikan layanan publik. Karena itu, percepatan penyaluran TKD harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja dan output pembangunan di daerah,” kata Suahasil.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus menerapkan pengelolaan utang secara prudent dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kas, dinamika pasar keuangan, biaya pembiayaan, serta risiko.
Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan utang neto mencapai Rp506,0 triliun atau 60,8 persen dari target APBN. Pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp527,4 triliun, sementara pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun.
Pasar SBN juga tetap menunjukkan ketahanan. Yield SBN tenor 10 tahun berada pada level 7,17 persen per 15 September 2026, sedangkan bid to cover ratio rata-rata lelang SUN mencapai 1,88 kali dan SBSN 2,53 kali.
“Pembiayaan kita kelola secara hati-hati dan terukur. Target pembiayaan dipenuhi dengan mempertimbangkan efisiensi cost of fund, mitigasi risiko, kecukupan likuiditas, serta tata kelola yang baik,” ujar Suahasil.
APBN Dukung Investasi dan Kesejahteraan
Selain menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBN terus diarahkan untuk mempercepat investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pengeluaran investasi mencapai Rp62,6 triliun, yang antara lain terdiri atas investasi melalui Bulog Rp22,7 triliun, LPDP Rp15 triliun, FLPP Rp11 triliun, LMAN Rp9,6 triliun, LKI Rp2,2 triliun, PT SMI Rp1,1 triliun, dan BPDLH Rp1 triliun.
Investasi tersebut mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, pendidikan, perumahan, hingga infrastruktur. Melalui LPDP, misalnya, pemerintah telah merealisasikan Rp15 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan. Pada 2026, LPDP mendanai 20.792 awardee dan 16.428 awardee kolaborasi.
Di sektor perumahan, program FLPP telah terealisasi sebesar Rp11 triliun dengan penyaluran sebanyak 139.946 unit rumah senilai Rp17,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi dan 388 kabupaten/kota.
Pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus kredibilitas APBN. Pemerintah memandang stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan pasar perlu dijaga secara simultan.
“APBN adalah instrumen negara untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Karena itu, kita akan terus memperkuat pendapatan, meningkatkan efektivitas dan produktivitas belanja, serta menjaga defisit dan pembiayaan tetap sehat. Dengan demikian, APBN tetap kredibel sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan perlindungan masyarakat,” tutur Suahasil Nazara.
Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, termasuk dinamika geopolitik, harga komoditas, kondisi pasar keuangan, serta perkembangan inflasi dan nilai tukar.
“Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta fundamental ekonomi yang tetap terjaga, kita akan menjaga APBN tetap kredibel, produktif, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi,” tutup Menkeu.
Sumber : InfoPublik
