Batam, batamtv.com – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan sejumlah perubahan signifikan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ia menjelaskan bahwa perubahan KUA/PPAS dilakukan sebagai respons atas dinamika yang tidak sesuai dengan asumsi awal.
“Perubahan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026,” ujar Amsakar.
Pada sisi pendapatan, Pemko Batam mengusulkan kenaikan dari Rp4,184 triliun menjadi Rp4,255 triliun atau bertambah sekitar Rp71,1 miliar (1,7 persen). Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik menjadi Rp2,706 triliun.
Kenaikan PAD didorong optimalisasi pajak daerah, termasuk penambahan titik reklame videotron, potensi pencairan piutang BPHTB, serta penyesuaian target opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Sementara itu, pendapatan transfer mengalami penurunan dari Rp1,602 triliun menjadi Rp1,548 triliun. Penurunan ini dipengaruhi penyesuaian dana bagi hasil dan transfer antar daerah.
Dari sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan peningkatan dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,508 triliun atau naik sekitar Rp208,08 miliar (4,84 persen). Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
Belanja diarahkan pada peningkatan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, serta pengembangan sarana transportasi seperti bus sekolah.
“Seluruh belanja diprioritaskan untuk mendukung program strategis sesuai tema pembangunan 2026, yakni transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi,” kata Amsakar.
Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar atau naik 135,91 persen. Peningkatan ini berasal dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, SiLPA BLUD, dan sisa dana BOS.
Dalam pemaparannya, Amsakar juga menyampaikan proyeksi ekonomi Batam tahun 2026 yang diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, dengan inflasi terkendali antara 1,5 hingga 3,5 persen.
Pertumbuhan tersebut didukung investasi, pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta peningkatan aktivitas pariwisata.
Usai penyampaian, dokumen Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD 2026 diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar).
Ketua DPRD Batam menyatakan bahwa rancangan tersebut akan segera dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna mencapai kesepakatan bersama.
“Selanjutnya akan dibahas oleh Banggar DPRD bersama Pemko Batam,” ujarnya.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : azura aronita
