Pekanbaru, batamtv.com – Pemerintah Provinsi Riau memaparkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan tata kelola demokrasi di daerah.
Pemaparan tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Boby Rachmat, saat menerima kunjungan kerja Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pekanbaru, Kamis (2/7/2026).
Boby mengatakan, kunjungan kerja tersebut membahas pelaksanaan serta evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau yang nantinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat.
“Kunjungan dari Tim Kejaksaan Agung membahas pelaksanaan dan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia di Riau,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi ruang diskusi terkait perkembangan penilaian indeks demokrasi, mulai dari aspek pengukuran, manfaat penyusunan indeks, sumber data, hingga mekanisme dan alur penilaian.
Dalam kesempatan tersebut, Boby turut memaparkan perkembangan capaian sejumlah indikator penilaian. Ia menyebut perubahan grafik capaian merupakan bagian dari dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola demokrasi yang berkualitas melalui berbagai program yang mendukung peningkatan nilai demokrasi di daerah.
“Melalui kunjungan kerja ini diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Badan Kesbangpol. Harapan kami, berbagai rekomendasi dan langkah perbaikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Boby.
Tim Kejaksaan Agung yang hadir terdiri dari Fredrik Richard Silaban selaku Jaksa Madya sekaligus anggota satuan tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Deddy Yuana Yusuf selaku Pengelola Penanganan Perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Seksi C Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Simon.
Dalam pertemuan itu, Tim Kejaksaan Agung juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjalankan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga nilai Indeks Demokrasi Indonesia dapat terus mengalami perbaikan.
sumber : infopublik
