Batam, batamtv.com – Tujuh doktor asal Natuna membentuk Archipelago Natuna Research Center (ANRC), lembaga kajian yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah melalui penelitian, kajian kebijakan, serta rekomendasi berbasis data.
Inisiator ANRC Raja Mustakim mengatakan, lembaga tersebut dibentuk untuk menjadi ruang bagi putra-putri Natuna yang memiliki kapasitas akademik dan intelektual untuk ikut berkontribusi membangun daerah.
“Kami ingin anak-anak Natuna yang cerdas dan berbakat serta memiliki intelektualitas mumpuni, kembali ke daerah dan membangun kampung halaman mereka,” ujar Raja Mustakim saat berbincang dengan J5NEWSROOM.COM di Batam, Sabtu (26/9/2026).
Raja Mustakim yang juga Sekretaris Dewan Penasehat PWI Provinsi Kepri itu mengatakan, ANRC telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000211.AH.01.07.Tahun 2026.
Kehadiran ANRC diharapkan menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, profesional, serta putra-putri Natuna untuk mengkaji berbagai persoalan strategis daerah secara ilmiah.
Ketujuh pendiri ANRC tersebut yakni Dr H Umar Natuna M.Pd.I., Dr H Amirudin MPA, Dr H Syahidun MM, Dr H Tirtayasa MA, Dr Asmara Juana M.Si., Dr H Kamaruddin MM, dan Dr Syahidin MA.
Raja Mustakim mengatakan, ANRC tidak sekadar dibentuk sebagai lembaga kajian, tetapi berangkat dari kesadaran bahwa berbagai persoalan pembangunan Natuna membutuhkan penelitian yang serius, berbasis data, dan dikaji dari berbagai disiplin ilmu.
“Tujuan pendirian ANRC ini bukan sekadar sebagai lembaga kajian, melainkan lahir dari kesadaran bahwa berbagai persoalan Natuna membutuhkan penelitian yang serius, berbasis data, dan dilihat dari berbagai disiplin ilmu,” katanya.
Menurutnya, posisi Natuna sebagai daerah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan membuat persoalan pembangunan memiliki keterkaitan yang kompleks. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi ekonomi, pendidikan, kemaritiman, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, lingkungan, sumber daya alam, sosial dan kebudayaan, hingga hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Atas dasar itu, ANRC memosisikan diri sebagai mitra pengetahuan yang mempertemukan ilmu pengetahuan, data empiris, dan kebutuhan pembangunan daerah.
Hasil penelitian ANRC nantinya dapat dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti laporan penelitian, policy paper, policy brief, rekomendasi kebijakan, kajian akademik, serta forum ilmiah dan diskusi publik.
Raja Mustakim menegaskan, ANRC tidak hanya berfokus pada sektor minyak dan gas bumi (migas). Menurutnya, migas memang menjadi salah satu isu strategis Natuna, tetapi bukan satu-satunya agenda lembaga tersebut.
Cakupan kajian ANRC meliputi pembangunan kawasan perbatasan, kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, kemaritiman dan ekonomi biru, sosial-kebudayaan, Islam dan Tamaddun Melayu, geopolitik, lingkungan, sumber daya alam, desentralisasi fiskal, serta hubungan pusat dan daerah.
ANRC juga menyatakan akan menjaga independensi akademik dalam menentukan agenda penelitian, mengolah data, melakukan analisis, serta menyampaikan hasil kajian.
Di sisi lain, lembaga tersebut membuka peluang kerja sama dengan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ruang partisipasi juga terbuka bagi akademisi, peneliti, profesional, praktisi, generasi muda, serta putra-putri Natuna yang berada di berbagai daerah maupun negara.
Raja Mustakim turut menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dalam membahas persoalan pembagian hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat.
“Ketidakadilan ini kita ungkapkan ke Pemerintah Pusat dan stakeholder pusat dengan data-data yang valid dan menjadi program dari ANRC ke depan,” katanya.
Ia berharap ANRC tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan penelitian dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan di tingkat daerah maupun pusat.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : dwi susilo
