Batam, batamtv.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri) Misni menyatakan seluruh program prioritas nasional yang berada di Kepri sejauh ini telah tersinkronisasi dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Misni saat membuka Rapat Koordinasi Harmonisasi Program Prioritas Nasional dan Daerah serta Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Kantor Graha Kepri, Kota Batam, Kamis (13/8/2026).
Rakor yang melibatkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut digelar untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras.
Menurut Misni, sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Dengan demikian, tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran untuk pendanaan kegiatannya nanti,” ujar Misni.
Terkait penyusunan APBD Kepri 2027, Misni mengatakan pemerintah daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Proyeksi pendapatan dan belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni menyampaikan terdapat sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.
Menurutnya, anggaran yang disusun harus berkualitas agar alokasi anggaran tepat sasaran, sekaligus mencegah pemborosan dan memastikan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran.
“Karena anggaran yang berkualitas akan menjadikan alokasi anggaran yang kita susun tepat sasaran. Lebih dari itu, anggaran yang berkualitas akan bisa mencegah pemborosan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran bisa tercapai,” jelas Agus.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan anggaran tetap memperhatikan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan serta manfaat bagi masyarakat.
Agus berharap penerapan prinsip tersebut dapat menghasilkan APBD yang mampu mendukung program prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
