TANJUNGPINANG, batamtv.com – Sejumlah agenda pertemuan dalam rangka silaturahmi dan menjalankan arahan Panglima TNI untuk bertemu dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam dilakukan guna pembahasan awal peningkatan status kantor Pengadilan Militer di Kepri.
Kali ini Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia atau (Babinkum TNI) Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro berkenan menjumpai Setdaprov Adi Prihantara, di Gedung A, Ruang Kerja Sekda, Lantai 3, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (26/10).
Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, mengatakan seiring peningkatan status Lantamal IV Tanjungpinang menjadi Koarmada I tentunya terjadi penambahan pasukan signifikan yang berkonsentrasi di Batam dan Tanjungpinang. Penambahan ini juga akan berbanding lurus dengan pelanggaran yang akan dilakukan oleh para prajurit.
“Oleh karena itu, arahan Panglima agar status pengadilan Militer yang sebelumnya di Tanjungpinang yang berbentuk UPT, dinaikan statusnya menjadi Pengadilan Militer. Gedung UPT nya saat ini berada persis di sebelah Makam Pahlawan Tanjungpinang yang dipimpin oleh prajurit yang berpangkat mayor. Namun dengan peningkatan status nanti, pengadilan Militer akan dipimpin oleh seorang kolonel,” jelas Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro .
Sebelumnya, ungkap Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, telah bertemu dengan BP Batam guna mendapatkan kepastian hibah lahan untuk pembangunan Pengadilan Militer di Kepri.
“Untuk pembangunan rencananya akan dibangun di Batam dengan lahan yang akan diberikan oleh BP Batam. Oleh karena itu kami mohon juga ada kontribusi dan kolaborasi juga dari pemprov agar pengadilan Militer yang direncanakan bisa segara dibangun dan digunakan,” harapnya.
Sementara itu, Sekda Adi menyambut baik peningkatan status Pengadilan Militer untuk penegakan hukum di Kepri, dan Pemerintah Provinsi Kepri siap berkolaborasi membantu dari segi anggaran dan lainnya.
“Yang penting lahannya clean and clear dulu. Terkait anggaran, kami siap membantu apalagi untuk TNI yang menjadi garda terdepan penjaga perbatasan. Untuk anggaran belum di 2024 karena beban anggaran sangat banyak untuk penyelenggaraan Pilkada. Mungkin diatas 2024,” jelasnya.
Editor : Oktarian
Reporter ; Dwi Susilo
