Jakarta,batamtv.com, – Dua presiden buruh dengan basis massa terbesar di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap tegaknya supremasi sipil di Tanah Air.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa organisasinya mendukung Polri dalam menegakkan hukum, khususnya terkait aksi pembakaran fasilitas umum, Gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya.
“Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum,” kata Andi Gani dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).
Namun, Andi Gani meminta agar pengunjuk rasa yang tertangkap tapi tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil sebagai amanah reformasi.
Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. “Boleh berdemonstrasi, tapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan. Namun, dia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri tersebut.
“Terlihat ada yang ingin menyerang institusi Kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Said Iqbal menuturkan, pada kejadian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Kapolri bersama Panglima TNI mampu mengendalikan situasi dengan baik. “Hal ini membuktikan kinerja TNI-Polri sangat sinergi dalam menciptakan kedamaian,” ujarnya. Iqbal juga membantah isu yang menyebut adanya Surpres (Surat Presiden) untuk mengganti Kapolri.
“Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada hidden agenda. Apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks,” ucapnya.
Said Iqbal memastikan, hingga saat ini buruh masih menunda aksi unjuk rasa. Dia pun menegaskan bahwa perjuangan buruh akan tetap fokus pada isu-isu mendasar, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, serta reformasi kebijakan pajak.
“Pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya,” katanya.
Isu Pergantian Kapolri Sebagaimana diketahui, isu pergantian Kapolri mulai beredar setelah unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI membesar pada 28 Agustus lalu. Pada hari itu, mobil lapis baja atau kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri melindas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, hingga akhirnya meninggal dunia.
Protes membesar dan amarah mengarah ke Polri hingga beredar isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengundurkan diri atau dicopot. Kapolri pun merespons soal desakan agar dirinya mundur yang mencuat usai insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan.
Saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kapolri menyebut bahwa dirinya adalah prajurit sehingga siap menjalankan perintah dari Presiden.
Namun, Listyo Sigit juga menyebut bahwa pergantian Kapolri adalah hak prerogatif dari Presien Prabowo Subianto. “Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” kata Kapolri saat ditanya soal desakan mundur, dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (30/8/2025).
Reformasi Polri Dorongan melakukan reformasi terhadap Polri pun menguat dari kalangan mahasiswa, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) hingga sejumlah tokoh bangsa. Baca juga: Menanti Reformasi DPR dan Polri, Publik Tunggu Perubahan Nyata Presiden Prabowo pun disebut bakal membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.
Hal itu diketahui usai Prabowo bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 11 September 2025, malam.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari Antaranews.
Namun, untuk teknis dan detail pembentukan komisi reformasi Polri tersebut, GNB menyerahkannya kepada Prabowo untuk menjelaskan kepada publik.
“Pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya,” katanya.
Sebagaimana diketahui, isu pergantian Kapolri mulai beredar setelah unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI membesar pada 28 Agustus lalu. Pada hari itu, mobil lapis baja atau kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri melindas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, hingga akhirnya meninggal dunia.
Protes membesar dan amarah mengarah ke Polri hingga beredar isu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengundurkan diri atau dicopot. Kapolri pun merespons soal desakan agar dirinya mundur yang mencuat usai insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan.
Saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kapolri menyebut bahwa dirinya adalah prajurit sehingga siap menjalankan perintah dari Presiden. Namun, Listyo Sigit juga menyebut bahwa pergantian Kapolri adalah hak prerogatif dari Presien Prabowo Subianto.
“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” kata Kapolri saat ditanya soal desakan mundur, dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (30/8/2025).
Reformasi Polri Dorongan melakukan reformasi terhadap Polri pun menguat dari kalangan mahasiswa, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) hingga sejumlah tokoh bangsa.
Presiden Prabowo pun disebut bakal membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Hal itu diketahui usai Prabowo bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 11 September 2025, malam.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari Antaranews.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
