Jakarta, batamtv.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, saat mewakili Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Nezar, opini WTP mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan kementerian telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta prinsip akuntabilitas.
Selain itu, Kemenkomdigi juga melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp10,59 triliun atau 83,53 persen dari pagu sebesar Rp12,67 triliun. Sementara terhadap pagu efektif Rp11,15 triliun, realisasi mencapai 94,95 persen.
Di sisi penerimaan negara, Kemenkomdigi mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp29,30 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,25 triliun, dengan surplus sekitar Rp4,05 triliun.
Surplus tersebut ditopang oleh sejumlah sektor, antara lain Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, Kewajiban Pelayanan Universal (USO), BHP telekomunikasi, layanan sertifikasi, serta penyiaran.
Dalam rapat tersebut, Kemenkomdigi juga memaparkan capaian pembangunan sektor digital nasional sepanjang 2025. Layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi Indonesia, sementara 5G mencakup 13,11 persen kawasan permukiman.
Selain itu, layanan fixed broadband telah tersedia di 72,12 persen wilayah atau menjangkau 5.253 kecamatan.
Dari sisi kualitas layanan, kecepatan rata-rata mobile broadband di ibu kota provinsi mencapai 63,51 Mbps, sedangkan fixed broadband sebesar 51,84 Mbps.
Rapat kerja bersama Komisi I DPR RI ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus evaluasi capaian program dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.
Sumber : infopublik
