TANJUNGPINANG, batamtv.com – Ketua KPU Kepri Indrawan menyampaikan rekapitulasi badan adhoc yang akan terlibat dalam Pemilu di Kepri adalah sebanyak 56.380 yang terdiri dari 400 PPK, 1.257 PPS, 41.398 KPPS, 11.829 Linmas, dan 1.497 Sekretariat PPK dan PPS.
Kemudian untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kepri adalah sebanyak 5.914 yang tersebar di 219 pulau di 7 Kabupaten/Kota.
Hal itu disampaikan Indrwan saat Rapat Koordinasi dengan tema “Kesiapan Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2024” yang juga merupakan Rakor Forkopimda perdana di Tahun 2024 di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (29/1).
“Adapun dalam pemungutan dan penghitungan suara yang jadi ranah KPPS, inovasi yang akan digunakan adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kemudian di setiap TPS nanti kami upayakan untuk ada mesin pengganda untuk menggandakan Master. Ini pertama untuk meminimalisir waktu kerja dan kegagalan atau kesalahan penulisan karena banyaknya orang yang akan menulis dan nanti untuk validasinya adalah ditandatangani basah oleh seluruh KPPS” papar Indrawan.
Lalu, narasumber dari Bawaslu, Mariyamah mengatakan persiapan Bawaslu dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara diantaranya menyusun 7 variabel dengan 22 indikator potensi kerawanan TPS.
“Persiapan lainnya adalah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, menyiapkan SDM sampai ke Pengawas TPS, melakukan pengawasan penyusunan DPTb, melakukan pengawasan pencetakan, sortir, pelipatan dan distribusi logistik sampai ke TPS, dan melakukan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu” ujar Mariyamah.
Wakajati Kepri, Rini Hartatie, pada kesempatan itu menambahkan masukan dan saran penting agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menghadapi Pemilu 2024 yang telah terbentuk agar dapat dimaksimalkan.
“Dimohon jika ada suatu temuan pelanggaran oleh Bawaslu untik segera mengambil langkah koordinasi bersama di Gakkumdu, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan pembentukan Gakkumdu itu sendiri” ujarnya.
Gubernur Ansar menekankan kembali di antaranya berkaitan dengan daftar pemilih tambahan, urusan logistik terkait cuaca, dan sosialisasi masif mengenai upaya mereduksi kertas suara yang rusak karena cetakan.
“Kemudian untuk kerjasama KPU dan TNI AL mengenai kemungkinan pemakaian fasilitas, Saya kira itu perlu didorong ke KPU Pusat dipercepat nanti Pak Pangkogabwilhan I, kita minta juga dukungannya. Karena dengan menggunakan pola-pola pencegahan yaitu jauh lebih baik dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan melakukan monitoring di lapangan” kata Gubernur Ansar.
Editor : Oktarian
Reporte r: Dwi Susilo
