

Batam, batamtv.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Rabu (18/11/2026).
Peninjauan tersebut dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus, didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda serta anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, H. Asnawati Atiq, dan Suryanto.
Kunjungan pertama dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar. Di lokasi ini, rombongan Pansus berdialog dengan tokoh masyarakat dan warga untuk mendengarkan berbagai masukan serta persoalan yang berkaitan dengan penataan kawasan kampung tua.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Pansus melihat sejumlah titik yang ditunjukkan warga, terutama terkait kondisi kawasan, batas wilayah, serta status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.
Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, mengatakan peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan regulasi. Melalui kegiatan tersebut, Pansus ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi kawasan sekaligus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan Ranperda.
“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.
Ia menjelaskan, keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua juga perlu dipetakan secara jelas. Aset seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah pada dasarnya merupakan aset pemerintah daerah sehingga perlu diperhitungkan dalam proses penataan.
Yunus menegaskan, Pansus akan terus mengkaji berbagai persoalan secara menyeluruh, terutama mengenai luas kawasan, kejelasan batas wilayah, status kepemilikan dan penguasaan tanah, serta persoalan pertanahan lainnya yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, penyusunan Ranperda harus berlandaskan kondisi faktual di lapangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua.
“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Ia berharap regulasi tersebut nantinya dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memperhatikan keberadaan aset pemerintah serta kepentingan pembangunan daerah. Penataan kampung tua diharapkan dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil peninjauan dan berbagai aspirasi yang dihimpun selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Pansus bersama instansi terkait untuk menyempurnakan Ranperda Penataan Kampung Tua di Kota Batam.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Pariadi
Reporter : azura aronita










































