Nairobi,batamtv.com, – Kenya sempat dilanda gelombang demonstrasi besar pada Juni 2025, menyusul regulasi baru terkait kebijakan pajak yang memicu kemarahan publik di berbagai kota besar. Aksi protes ini meluas ke Mombasa, Kisumu, Nakuru, hingga Nyahururu, dengan ribuan warga turun ke jalan. Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan pun tak terhindarkan.
Polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata, peluru tajam, serta memukul demonstran menggunakan tongkat, sebagaimana dilaporkan France24 pada 25 Juni 2025. Seorang jurnalis Associated Press bahkan menyaksikan langsung demonstran tertembak, sedangkan korban lain harus dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya aparat antihuru-hara.
Aksi protes tahun ini bertepatan dengan satu tahun peringatan unjuk rasa anti-pajak yang terjadi pada 2024, yang menewaskan sedikitnya 60 orang dan menyebabkan 20 orang lainnya hilang. BBC melaporkan, pada Juli 2025, jumlah korban jiwa dalam gelombang unjuk rasa terbaru bertambah menjadi sedikitnya 31 orang. PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia menuding polisi Kenya melakukan kekerasan berlebihan dalam menangani massa.
Selain kenaikan pajak, kemarahan publik juga dipicu oleh tingginya biaya hidup, dugaan korupsi di pemerintahan, serta kebrutalan aparat. Kematian seorang blogger dalam tahanan semakin memperburuk situasi. “Polisi adalah bagian dari masalah. Kami akan katakan dengan lantang, kebrutalan polisi harus diakhiri dan Ruto harus mundur,” kata seorang pengunjuk rasa, Rose Murugi.
Senada dengan itu, Derrick Mwangi (25), seorang warga muda yang turut turun ke jalan, menyampaikan keresahannya. “Orang-orang diculik, orang-orang dibunuh. Polisi menggunakan kekerasan yang sangat buruk,” ujarnya.
Ketegangan meningkat setelah Presiden William Ruto memerintahkan aparat untuk menembak kaki demonstran yang tertangkap melakukan pembakaran atau perusakan properti. “Siapa pun yang tertangkap membakar bisnis atau properti orang lain harus ditembak di kaki, dirawat di rumah sakit, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Jangan bunuh mereka, tetapi pastikan kaki mereka dipatahkan,” ujar Ruto, sebagaimana dikutip dari pernyataannya pada Juli 2025.
Ia juga memperingatkan lawan-lawan politiknya agar tidak memanfaatkan demonstrasi sebagai cara inkonstitusional untuk menggulingkan pemerintahan. Ruto menyatakan, perubahan pemerintahan hanya bisa dilakukan melalui pemilihan umum, bukan melalui tekanan jalanan. “Kenya tidak dapat dan tidak akan diperintah melalui ancaman, teror, atau kekacauan. Tidak di bawah pengawasan saya,” tegasnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR) mencatat, lebih dari 100 orang terluka dan sedikitnya 532 orang ditangkap dalam rentetan aksi protes yang melanda Ibu Kota Nairobi dan kota-kota besar lainnya.
Setahun sebelumnya, pada 2024, massa pengunjuk rasa sempat menyerbu gedung parlemen dan membakarnya sebagian. Polisi saat itu menggunakan peluru tajam, dan militer dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Presiden Ruto kemudian membubarkan kabinet yang dianggap tidak kompeten, tetapi mayoritas menteri tetap dipertahankan.
RUU Keuangan yang memicu kemarahan rakyat akhirnya ditarik, meskipun kemudian pemerintah kembali memperkenalkan pajak baru melalui amandemen legislatif. Pada Maret 2025, Ruto sempat menandatangani kesepakatan politik dengan pemimpin oposisi Raila Odinga dan menunjuk beberapa tokoh oposisi dalam kabinet. Namun langkah tersebut tidak sepenuhnya meredam ketidakpuasan rakyat.
Gelombang unjuk rasa terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Mereka menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, bukan sekadar penyesuaian struktural di tingkat elit politik.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
