Jakarta, batamtv.com – Penanganan perkara hukum yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi sorotan publik karena dinilai berkaitan langsung dengan integritas institusi dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, misalnya, dinilai penting untuk dicermati dari perspektif tata kelola hukum dan pemerintahan.
Dalam perkara tersebut, kepolisian telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan kasus PT Asabri dan perkara lainnya.
Meski demikian, proses hukum masih terus berjalan, termasuk tahapan pembuktian di pengadilan.
Dalam sistem hukum yang menjunjung prinsip demokrasi dan supremasi hukum, penetapan tersangka bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pembuktian yang harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Masyarakat juga diingatkan untuk membedakan antara status tersangka dan putusan bersalah, karena kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Prinsip tersebut menjadi dasar penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penghakiman di ruang publik.
Di sisi lain, penanganan perkara yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat tinggi memiliki dimensi yang lebih luas.
Kasus seperti ini menjadi cerminan apakah suatu institusi mampu melakukan evaluasi dan pembenahan internal ketika terjadi dugaan penyimpangan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keterbukaan dan kemampuan melakukan koreksi justru menjadi indikator kesehatan sebuah institusi.
Sebaliknya, upaya menutup-nutupi persoalan berpotensi menurunkan kepercayaan publik dalam jangka panjang.
Sejumlah kalangan juga menilai langkah aparat penegak hukum yang sigap dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik patut diapresiasi.
Hal tersebut mencerminkan adanya koordinasi antarlembaga dalam upaya menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia.
Sumber : antara
