Batam, batamtv.com – PT Pelindo Regional 1 Cabang Batam menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah instansi pemerintah dan asosiasi pengguna jasa pelayaran guna memperkuat koordinasi dalam rencana pengoperasian layanan kepelabuhanan di Perairan Nipa Transshipment Anchorage Area (NTAA), di Nagoya Kota Batam, Selasa (29/09/2026).
FGD tersebut dihadiri perwakilan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, Komandan Pos Angkatan Laut (Danposal) Pulau Nipa, serta asosiasi pelayaran.
Dari unsur pengguna jasa hadir perwakilan Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Cabang Batam, Indonesian Ship Agents Association (ISAA) Batam, INSA Cabang Tanjung Balai Karimun, dan ISAA Tanjung Balai Karimun. Turut hadir Executive Director Pelindo Regional 1 Sumatera Utara, Junaidi Ramli.
Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Capt. Sunaryanto, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan mengenai rencana pengoperasian layanan marine di NTAA.
“Perairan Nipa merupakan wilayah kerja KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Kami mendukung kegiatan ini karena diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM, sektor industri, serta berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan jasa marine di NTAA,” ujar Sunaryanto.
Ia menjelaskan, aktivitas Ship to Ship (STS) di Perairan Nipa saat ini melibatkan dua badan usaha pelabuhan (BUP), yakni PT Pelindo dan PT Asinusa.
Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Batam, Capt. Yudi Hernawan, mengatakan Pelindo telah memperoleh izin konsesi dan izin lingkungan sebagai dasar pelaksanaan layanan kepelabuhanan di NTAA.
Menurut Yudi, pengoperasian layanan tersebut memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai layanan marine dapat berjalan sesuai ketentuan.
Layanan yang direncanakan meliputi Ship to Ship (STS), mooring master, pemanduan, bunkering, waiting order, hingga perbaikan kapal. Pelindo juga menyiapkan sejumlah sarana pendukung, antara lain fasilitas STS, kapal tunda, dan Landing Craft Tank (LCT).
“Kami membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder dan pengguna jasa agar layanan kegiatan marine dapat berjalan dengan baik,” kata Yudi.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang disampaikan KSOP, sebelum 2023 jumlah kapal yang melakukan aktivitas di Perairan Nipa mencapai sekitar 80 hingga 100 kapal per bulan. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi yang dapat kembali dikembangkan melalui pengoperasian layanan di NTAA.
Dalam forum itu, peserta juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kesiapan pelayanan, koordinasi lintas instansi, serta prosedur pelayanan terhadap kapal yang melakukan kegiatan di kawasan NTAA. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pelindo bersama instansi terkait.
Yudi juga mengemukakan sejumlah tantangan dalam pengembangan layanan marine di NTAA, antara lain membangun kepercayaan pemilik kapal terhadap pelayanan di Indonesia. Menurutnya, aspek keamanan, birokrasi, serta kualitas pelayanan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pemilik kapal dalam menentukan lokasi kegiatan.
Selain itu, kondisi geopolitik global juga dinilai turut memengaruhi aktivitas industri pelayaran internasional.
“Kami berharap sinergi antarpemangku kepentingan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan yang tersedia di Indonesia,” ujarnya.
Dalam FGD tersebut, peserta pada prinsipnya mendukung rencana pengoperasian kembali layanan STS di NTAA. Namun, sejumlah pengguna jasa juga menyampaikan masukan terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP) Customs, Immigration, Quarantine, and Port (CIQP), khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan patroli terhadap kapal.
FGD tersebut merupakan tindak lanjut setelah Pelindo Batam kembali memperoleh izin konsesi dari Kementerian Perhubungan pada 6 Mei 2026. Izin tersebut menjadi dasar persiapan pengoperasian kembali sejumlah layanan marine di NTAA, termasuk layanan STS, mooring master, dan pemanduan yang akan dikelola PT Pelindo Jasa Maritim (PJM).
Senior Manager PT Pelindo Jasa Maritim, Capt. Sindu, mengatakan pihaknya siap mendukung pengoperasian kembali layanan STS di NTAA.
“Pelindo Jasa Maritim sebagai anak perusahaan Pelindo siap mendukung pengoperasian kembali kegiatan STS. Dukungan seluruh stakeholder diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak,” kata Sindu.
Ia menambahkan, layanan marine di NTAA terakhir kali beroperasi pada 2023. Dengan rencana pengoperasian kembali layanan tersebut, diharapkan aktivitas kepelabuhanan di kawasan Perairan Nipa dapat kembali berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : Azura Aronita
