Batam, batamtv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin yang memberikan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan hasil pembahasan di hadapan sidang.
Laporan disampaikan oleh juru bicara Pansus Arlon Veristo dan ditutup Ketua Pansus Ahmad Surya. Dalam paparannya, Pansus menyebut LKPJ sebagai instrumen evaluasi kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran sekaligus dasar perbaikan kebijakan pembangunan.
Pansus turut mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Batam sepanjang 2025, antara lain pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata provinsi dan nasional, penurunan angka kemiskinan, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, laporan memuat evaluasi kinerja makro, pelaksanaan program prioritas, serta capaian organisasi perangkat daerah pada urusan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Secara umum, kinerja pemerintah daerah dinilai berada pada kategori baik hingga sangat baik. Namun, Pansus mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, di antaranya keterbatasan tenaga pendidik, capaian indikator kesehatan yang belum optimal, serta kendala teknis dalam pelaksanaan sebagian program layanan publik.
Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas hasil program melalui penguatan sinergi antarperangkat daerah dan optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam rekomendasinya, Pansus menyoroti pelaksanaan program pengobatan gratis ber-KTP Batam yang dinilai belum berjalan optimal. Perbaikan diperlukan melalui peningkatan sosialisasi dan koordinasi, termasuk dengan fasilitas layanan kesehatan.
Selain itu, program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai masih menghadapi kendala persyaratan. Pansus mendorong inovasi kebijakan, termasuk perluasan kerja sama dengan perbankan serta peningkatan akses bagi pelaku usaha di wilayah hinterland.
Pansus meminta seluruh organisasi perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Usai penyampaian laporan, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota dewan. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju, sehingga LKPJ Wali Kota Batam Tahun 2025 resmi diterima untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
