ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa Dikukuhkan, Gubernur Ansar Tegaskan Peran Strategis Desa di Kepri

0
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional, Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar, serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Bintan Agro, Rabu (26/8/2026).

Tanjungpinang, batamtv.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya peran desa dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga keutuhan wilayah, khususnya karena Kepri merupakan provinsi kepulauan dan perbatasan.

Hal tersebut disampaikan Ansar saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional, Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar, sekaligus Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepri di Hotel Bintan Agro, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Dr Reda Manthovani, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa Ella Nurlaela Tubagoes, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Dr Transiswara Adhi.

Dalam kegiatan tersebut, Nyanyang Haris Pratamura dikukuhkan sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Kepri, sedangkan Nenny Dwiyana sebagai Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Kepri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani mengatakan, program Jaga Desa dikembangkan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurutnya, sinergi Jaga Desa dengan sistem keuangan desa dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kejaksaan juga menggandeng ABPEDNAS untuk memperkuat verifikasi dan pengawasan berbasis masyarakat melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Dengan demikian, para anggota BPD bisa langsung berkoordinasi dengan kejaksaan negeri. Jadi tidak ada batas lagi, langsung melaporkan kondisi yang ditemukan di lapangan,” jelas Reda.

Selain pengawasan, Reda menyebut peran BPD dan Jaga Desa dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi desa serta memastikan program pemerintah diterima masyarakat secara tepat sasaran.

Hal tersebut termasuk Program Jaga Indonesia Pintar melalui verifikasi calon penerima manfaat di tingkat desa sehingga bantuan pendidikan dapat disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Sementara itu, Gubernur Ansar mengapresiasi kehadiran Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa di Kepri. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting dalam memperkuat pembangunan desa di wilayah kepulauan dan perbatasan.

“Kita yakin kehadiran ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai ajang musyawarah antardesa, membantu mempercepat pengembangan potensi desa, membangun inovasi masyarakat di desa dan yang paling penting menjaga keutuhan NKRI,” ujar Ansar.

Ansar menegaskan Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mengoptimalkan peran ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Yang penting kita bekerja keras menjaga keamanan, menjaga keutuhan negeri ini. Agar desa-desa kuat, insyaallah negara akan hebat,” katanya.

Menurut Ansar, posisi Kepri sebagai provinsi perbatasan dengan sebagian besar wilayah berupa lautan menjadikan desa-desa pesisir dan pulau terluar memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

Pemprov Kepri juga terus mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah mencapai 87,47 persen dan menjangkau 594.278 orang melalui 240 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Selain MBG, pemerintah juga mendorong pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kepri.

Ansar menilai keberadaan Jaga Desa, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan program-program tersebut berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat.

“Kita terus mengawal dan tentunya ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa nanti menjadi mitra penting kita untuk memastikan program-program itu berjalan sukses dan baik,” ujar Ansar.

Ia berharap penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa sekaligus memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran di seluruh wilayah Kepri.

Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo