BATAM. batamtv.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengungkapkan penyesuaian tarif listrik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Gubernur menilai pemicunya adalah mahalnya harga gas alam cair (LNG) yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik lisrik.
“Kenaikan listrik itu sesuatu yang tidak bisa dihindari,” ujar Ansar saat dimintai keterangan, Selasa, 9 Juli 2025.
Menurutnya, selama ini pembangkit listrik di Batam sangat bergantung pada pasokan pipa gas dari Grisik, Sumatera Selatan.
Namun akibat turunnya produksi, pasokan gas harus diganti LNG yang dikirim dari Lampung. Perjalanannya, biaya operasional melonjak tajam.
“Sekarang proporsinya berubah, 70 persen pakai LNG, 30 persen pipa gas. Padahal harga LNG jauh lebih mahal,” kata Ansar.
Tak tanggung-tanggung, Gubernur Kepri mengungkap selisih harga gas yang mencolok: dari 7 dolar AS per MMBTU menjadi 13-15 dolar AS.
Gubernur juga menyoroti pentingnya kebijakan Kewajiban Pasar Domestik (DMO) untuk gas Natuna yang selama ini justru diekspor ke Singapura.
“Kalau kita tidak bisa pakai listrik dari wilayah kita sendiri dan harga makin mahal, kita bisa kalah saing dengan Johor. Apalagi ke depan, kebutuhan listrik bisa naik 2 sampai 4 gigawatt karena banyak data center yang masuk,” jelasnya.
Pada kesempatan sama Gubernur Ansar juga mengakui belum ada koordinasi resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait kenaikan tarif listrik ini.
Namun Ia menyarankan PLN Batam membuka ruang dialog bersama Pemko Batam dan BP Batam.
“Kan itu entitas bisnis ya, mestinya mereka bisa duduk bersama dengan Pemko dan BP Batam mencari solusi,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjut Ansar, saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar bisa terhubung ke Belakang Padang sebagai alternatif pasokan energi jangka panjang.
Seperti dberitakan sebelumnya, PLN Batam baru saja merealisasikan kebijakan pemerintah terkait penyesuaikan tarif listrik awal Juli 2025 lalu.
Namun penyesuaian tarif listrik sebesar 1,43 persen hanya berlaku untuk rumah tangga mewah dan pemerintah saja.
Sehingga persentase jumlah pelanggan yang terkena penyesuaian tarif ini relatif kecil tidak lebih dari 7,49% dari total seluruh pelanggan PLN Batam.
Manajemen PLN Batam memastikan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk rumah tangga tidak mampu.
Untuk diketahui berbeda dengan daerah lain di Kepri, kelistrikan di Batam dilayani PT PLN Batam sebuah perusahaan yang beroperasi secara mandiri tanpa subsidi atau kompensasi dari pemerintah. Sehingga selisih antara biaya pokok penyediaan listrik dan tarif menjadi tanggung jawab PLN Batam.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Pariadi
Reporter : Azura Aronita
