Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026). Rombongan turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kedatangan rombongan Pemko Batam disambut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama jajaran pemerintah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme operasional pengelolaannya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Amsakar adalah sistem pengelolaan parkir di Denpasar melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma. Model tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Batam dalam menentukan pola pengelolaan yang lebih efektif dan terukur.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Menurutnya, pembenahan perparkiran tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan. Diperlukan dukungan regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, sistem pengawasan, serta pola kerja sama yang tepat agar pengelolaan dapat berjalan optimal.
Di Batam, penataan sektor perparkiran juga menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola dan potensi penerimaan daerah.
Selain mempelajari pengelolaan melalui Perumda, rombongan Pemko Batam juga mencermati keterlibatan desa adat dalam sistem perparkiran di Denpasar. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu karakteristik pengelolaan parkir di daerah tersebut.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan bahwa kerja sama dengan desa adat dilakukan melalui kesepakatan bersama Perumda.
“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Amsakar berharap kunjungan tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan parkir yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Batam.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Ia menegaskan, Pemko Batam terbuka mempelajari praktik baik dari daerah lain selama dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Melalui pembenahan secara bertahap, Pemko Batam berharap pengelolaan perparkiran ke depan semakin tertib, transparan, dan profesional. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : azura aronita
