Tanjungpinang, batamtv.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau menyatakan dukungan terhadap program transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Presiden RI)
Dukungan tersebut disampaikan Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani yang juga Ahli Pers Dewan Pers, serta Ketua Dewan Pakar PWI Kepri Ramon Damora.
Keduanya menilai arah pembenahan Polri yang menitikberatkan pada pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, penguatan sumber daya manusia, dan kedekatan dengan masyarakat sejalan dengan kepentingan publik serta membutuhkan pengawalan bersama, termasuk dari pers.
“Kami PWI Kepri siap mendukung program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Bagi pers, Polri yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan terlindungi,” kata Saibansah Dardani.
Menurut Saibansah, dukungan pers terhadap agenda transformasi Polri bukan berarti mengurangi fungsi kontrol media. Pers tetap memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, kritis, berimbang, dan berdasarkan fakta.
“Dukungan itu harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang sehat. Pers tetap menjalankan fungsi kontrol dan memberikan informasi kepada masyarakat secara independen. Ketika ada program yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tentu kita dukung dan kawal pelaksanaannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pakar PWI Kepri Ramon Damora. Ia mengatakan program Kapolri Suyudi perlu mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk pers.
“Program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk pers. Semangat memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, pengawasan, transparansi, dan kedekatan polisi dengan masyarakat merupakan agenda yang menyentuh langsung kepentingan publik,” kata Ramon.
Ramon menilai pers memiliki posisi dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Dukungan pers dapat diwujudkan melalui pemberitaan yang memberikan ruang bagi informasi objektif sekaligus tetap mengkritisi pelaksanaan kebijakan ketika ditemukan persoalan di lapangan.
“Pers tidak hanya memberitakan apa yang dilakukan institusi, tetapi juga menyampaikan suara masyarakat. Karena itu, hubungan Polri dan pers harus dibangun dalam semangat keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan publik,” ujarnya.
Tujuh Program Transformasi Polri
Sebelum dilantik, Suyudi memaparkan tujuh program prioritas transformasi Polri dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Tujuh agenda tersebut mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, serta transformasi digital. (Pikiran Rakyat NTT)
Dalam agenda kelembagaan, Suyudi mendorong struktur organisasi Polri yang lebih efektif. Polres diarahkan menjadi satuan operasional yang kuat, sementara Polsek diperkuat agar lebih dekat dengan masyarakat.
Pada aspek sumber daya manusia, pembenahan diarahkan pada seluruh siklus pengelolaan personel, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, kompetensi, kesejahteraan hingga masa purnatugas.
Sementara dalam pelayanan publik, Suyudi menekankan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, terukur, dan inklusif. Penegakan hukum diarahkan berbasis bukti serta dilakukan secara proporsional dan transparan.
Suyudi juga mengusung doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai salah satu arah kepemimpinannya, dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Usai dilantik, Suyudi menyatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya. Program yang dinilai masih baik akan dilanjutkan, sedangkan bagian yang perlu diperbaiki akan dibenahi. (Presiden RI)
Bagi PWI Kepri, agenda tersebut menjadi ruang untuk membangun hubungan profesional antara pers dan kepolisian, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat, keterbukaan informasi, dan fungsi kontrol pers sebagai pijakan utama.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Pariadi
Reporter : dwi susilo
