Hanoi,batamtv.com,- Vietnam berencana menggabungkan beberapa provinsi dan menghapus tingkat pemerintahan distrik sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (6/3/2025), Perdana Menteri Pham Minh Chinh menyebut bahwa menata ulang batas administratif dengan menggabungkan beberapa provinsi dan menghapus tingkat distrik adalah tugas utamanya yang sangat mendesak saat ini.
Media pemerintah melaporkan, penggabungan provinsi dijadwalkan berlangsung tahun ini dengan tujuan menyederhanakan birokrasi serta meningkatkan kualitas, efisiensi, dan distribusi sumber daya yang lebih efektif.
Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai provinsi mana saja yang akan terdampak. Langkah penghematan sebenarnya telah dilakukan sebelumnya di Vietnam, di mana sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah dirampingkan dari 30 instansi menjadi hanya 22 instansi.
Selain itu, satu dari lima pekerjaan di sektor publik akan dipangkas dalam lima tahun ke depan.
Hingga 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik. Pada tahun ini, pemerintah telah mengumumkan bahwa sebanyak 100.000 pegawai akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Belum jelas apakah penggabungan provinsi ini juga akan mengakibatkan pemangkasan pegawai.
Diketahui, Vietnam, yang merupakan negara satu partai di bawah pemerintahan komunis, saat ini terbagi dalam 63 kota besar dan provinsi. Di bawahnya, terdapat sekitar 700 unit administrasi di tingkat distrik dan lebih dari 10.000 di tingkat komunal.
Di tengah rencana penggabungan provinsi tersebut, muncul kekhawatiran akan terjadinya kekacauan sementara, dengan laporan yang menyebutkan adanya antrean panjang dan kelambatan prosedur administrasi di kantor-kantor pemerintahan provinsi.
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Vietnam membantah bahwa perubahan ini akan berdampak negatif pada iklim investasi dan bisnis di negara tersebut.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
