Jakarta, batamtv.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pengecekan langsung terhadap penerima bantuan sosial (bansos) untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sugih Ilman mengatakan pengecekan penerima bansos menjadi prioritas, terutama di tengah masa transisi penggunaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Prioritas adalah pengecekan langsung terkait penerima bansos eksisting di lapangan,” kata Sugih dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026).
Menurut Sugih, pengecekan dilakukan secara hati-hati melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kelompok desil seseorang karena penetapan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya persoalan ketidaksesuaian data penerima bansos selama masa transisi penggunaan DTSEN.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki, meminta perbedaan standar biaya hidup antardaerah menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Jakarta memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain karena adanya perbedaan beban biaya hidup.
“Jangan dipukul rata,” tegas Subki.
Ia meminta penetapan standar kesejahteraan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi dan beban ekonomi di masing-masing daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Kuya menyoroti validitas data penerima sejumlah program bantuan, seperti BPJS, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Astrid meminta Pemprov DKI bersama seluruh pihak terkait segera memperbaiki dan membenahi data penerima bantuan agar program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sumber : ANTARA
